Bonus Demografi Picu Peningkatan Utang

UTANG Indonesia tidak akan turun. Bonus demografi saat ini menjadi salah satu faktornya. Namun, utang yang dimiliki Indonesia saat ini dinilai tidak cukup besar.

"Utang tidak akan turun. Karena kalau defisit kita dengan kondisi demografi ini, 10 tahun ke depan, katakanlah defisit tetap kita jaga di bawah 2%, itu tetap saja 1% di bawah GDP. Itu kan nambah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menerima direksi Media Indonesia, Metro TV, dan Medcom.id di kantornya di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan APBN 2020 yang telah disepakai pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp2.233,2 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp367,0 triliun, dan penerimaan dana hibah sebesar Rp0,5 triliun.

Belanja negara dalam APBN 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun atau meningkat 8,5%. Belanja negara itu dialokasikan melalui belanja negara pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun dan melalui transfer ke daerah dana desa sebesar Rp856,9 triliun.

Pemerintah dan DPR menetapkan target defisit anggaran sebesar Rp307,2 triliun atau setara 1,7% PDB (pendapatan domestik bruto).

Meski utang Indonesia berdasarkan demografi dinilai tidak besar, Srimul--demikian panggilannya--mengeluhkan publik hanya menyoroti utang yang dimiliki pemerintah tanpa mempertimbangkan hal lain. Padahal, kata Srimul, pihaknya telah membuat strategi agar pesan yang sampai ke masyarakat berimbang soal kinerja bendahara negara.

"(Tapi) yang keluar (diberitakan) utang pemerintah menjadi sekian. Padahal saya sudah buat presentasi bahwa Rp2.500 triliun itu siapa yang menikmati, tapi yang dilihat utang, utang, utang saja," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sambil mengernyitkan dahi.

Padahal, lanjut dia, Kemenkeu melalui kebijakannya turut serta ikut membangun infrastruktur dan menolong jutaan anak melalui program pemerintah dengan pemberian dana yang terus meningkat.

"Pemerataan pembangunan, transfer ke daerah yang kalau kita lihat APBN sekarang itu sudah Rp800 triliun. Bayangin, ketika saya jadi menteri keuangan 15 tahun yang lalu, transfer ke daerah masih Rp100 triliun-Rp150 triliun. Ini melonjak," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Menkeu mengakui bahwa sebagai pembuat kebijakan pihaknya tidak bisa membuat semua orang senang. Namun, dia menegaskan pembuat kebijakan harus mampu melahirkan kebijakan berkelanjutan demi kepentingan orang banyak. (Mir/E-3)