Sri Mulyani Sebut Utang Luar Negeri Digunakan untuk Hal Produktif

MENJADI seorang pembuat kebijakan bukan lah hal yang mudah, predikat baik pun bukan berarti selalu dan bisa membuat semua orang senang. Namun, pembuat kebijakan yakni mereka yang mampu melahirkan kebijakan berkelanjutan demi kepentingan orang banyak.

Demikian dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat disambangi Direksi Media Indonesia, Metro TV dan Medcom.id di kantornya dalam rangka silaturahim, Jakarta, Kamis (26/9).

"Di satu sisi, kita harus memahami rakyat, dinamika dan ekspetasinya. Di sisi lain, kita harus punya instrumen dan sumber daya untuk menyebarkan (kinerja dan target pemerintah)nya," ujarnya.

Ia yang telah malang melintang di dunia keuangan itu menuturkan, seiring perkembangan teknologi, masyarakat tidak lagi mencerna dan menerima informasi yang berimbang lagi. Hal itu membuat Sri Mulyani mengerutkankan dahinya.

Salah satunya soal Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 yang telah disahkan tempo hari. Sri Mulyani mengaku telah membuat strategi agar pesan yang sampai ke masyarakat berimbang soal kinerja bendahara negara.

"(tapi) yang keluar (diberitakan) utang pemerintah menjadi sekian, padahal saya sudah buat presentasi bahwa Rp2.500 triliun itu siapa yang menikmati, sampai kayak gitu. Tapi yang dilihat utang, utang, utang saja," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Padahal, lanjutnya, kementerian keuangan melalui kebijakannya turut serta ikut membangun infrastruktur, menolong jutaan anak melalui program pemerintah dengan pemberian dana yang terus meningkat.

"Pemerataan pembangunan, transfer ke daerah yang kalau kita lihat APBN sekarang itu sudah Rp800 triliun, bayangin saya jadi Menteri Keuangan 15 tahun yang lalu, itu transfer ke daerah masih Rp100-150 triliun. Ini melonjak," jelas Sri Mulyani.

Soal utang negara, Indonesia disebut tidak memiliki utang yang cukup besar. Pun demikian, kata dia, utang Indonesia tidak pula akan turun. Bonus demografi saat ini menjadi salah satu faktornya.

"Utang tidak akan turun, karena kalau defisit kita dengan kondisi demografi ini, 10 tahun ke depan, katakanlah defisit tetap kita jaga di bawah 2%, itu tetap aja 1% di bawah GDP, itu kan nambah," tukas dia.

Diketahui, Dalam APBN itu, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp2.233,2 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp367,0 triliun serta penerimaan dana hibah sebesar Rp0,5 triliun.

Sementara belanja negara dalam APBN 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun atau meningkat 8,5%. Belanja negara itu dialokasikan melalui belanja negara pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun dan melalui transfer ke daerah dana desa sebesar Rp856,9 triliun.

Sementara pemerintah dan DPR menetapkan target defisit anggaran sebesar Rp307,2 triliun atau setara 1,7% PDB (pendapatan domestik bruto).

Selain itu, APBN 2020 akan memiliki peran penting dan berfokus pada lima hal. Pertama yakni peningkatan sumber daya manusia dan perlindungan sosial guna memperkuat modal manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.

Kemudian pengembangan infrastruktur guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang. Ketiga, pemberian insentif perpajakan demi mendukung peningkatan SDM dan daya saing untuk kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya.

Keempat, penguatan transfer ke daerah dan dana desa untuk pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah nusantara, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.

Terakhir yakni penguatan dana abadi di bidang pendidikan guna peningkatan SDM, pemajuan kebudayaan nasional, pengembangan riset nasional serta peningkatan perguruan tinggi nasional demi mencapai world class university. (A-2)