Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji anggaran pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ia masih akan mempelajari terlebih dahulu masterplan dari pemindahan ibu kota. Hal itu disampaikannya saat menanggapi apakah pemindahan ibu kota akan masuk di dalam RAPBN 2020.
Ia mengakui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan sudah mengalokasikan beberapa pos anggaran terkait pemindahan ibu kota. Hanya saja, jumlahnya tidak signifikan.
Baca juga: Perbaiki Neraca Dagang, Pemerintah Dorong Kinerja Ekspor-Impor
"Yang saya lihat dari Menteri PU dan Menteri Perhubungan ada beberapa pos yang mereka memang sediakan tapi jumlahnya belum signifikan," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8).
Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru akan dimulai pada tahun 2020. Untuk diketahui, pada Senin (26/8) kemarin Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi baru ibu kota di Kalimantan Timur. Kaltim disebut sebagai lokasi yang strategis untuk menjadi ibu kota baru.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan, bahwa pihaknya masih akan membahas alokasi anggaran pemindahan ibu kota secara bersama-sama dengan kementerian terkait.
"Nanti akan kita lihat, karena kalau master plannya sendiri belum terkomunikasikan dan landasan hukum seperti UU-nya untuk pemindahan ibu kota, sehingga nanti kita akan lihat secara bersama," tandasnya. (OL-6)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved