Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan rencana penyesuaian harga gas merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur gas bumi ke berbagai daerah dan peningkatan layanan ke konsumen, termasuk keandalan pasokan gas untuk penyaluran yang berkelanjutan.
“Kebutuhan pembiayaan infrastruktur gas untuk menjangkau sentra-sentra ekonomi baru seiring pembangunan jalan tol sangatlah besar. Sejak 2013, PGN juga tidak pernah melakukan penyesuaian harga kepada mayoritas pelanggan industri,” jelas Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, Minggu (25/8).
Sebagai sub-holding gas bumi, PGN memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk mewujudkan bauran gas bumi hingga 22% pada 2025. Untuk mencapai target tersebut, lanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur mutlak dilakukan agar penggunaan gas bumi semakin meluas dan merata ke berbagai daerah.
“Selama ini kami selalu mengambil risiko untuk membangun infrastruktur gas, kendati pasokan dan pasarnya belum terjamin. Inilah peran yang selalu dijalankan PGN sebagai pionir pemanfaatan gas bumi di Indonesia,” ujarnya.
Berkat inisiatif dan peran pionir PGN dan entitas anak usahanya, saat ini lebih dari 10 ribu kilometer (km) jaringan pipa gas telah terbangun dan telah melayani lebih dari 300 ribu konsumen dari berbagai segmen.
Sampai 2024, PGN berencana membangun sejumlah infrastruktur baru, diantaranya membangun jaringan pipa distribusi sepanjang 500 km, pipa transmisi 528 km, 7 LNG filling station untuk truk/kapal, 5 FSRU, 3,59 juta sambungan rumah tangga, dan 17 fasilitas LNG untuk menyuplai kebutuhan kelistrikan dan menjangkau wilayah geografis dengan karakteristik kepulauan di seluruh wilayah Indonesia.
Rachmat menyatakan, pembangunan berbagai infrastruktur gas itu menjadi prioritas utama PGN, mengingat semakin besarnya kebutuhan energi yang lebih efisien di daerah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam juga meminta pemerintah Jokowi jilid II memprioritaskan pembangunan infrastruktur gas.
Selain faktor penurunan produksi minyak di dalam negeri yang terus terjadi sejak 2003, mayoritas blok-blok migas yang ditemukan dan dieksplorasi memiliki kandungan gas yang lebih besar. (E-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved