Investasi di Sektor Riil Jadi Tumpuan

PEMERINTAH diharapkan terus mengambil langkah-langkah inovatif dalam mendongkrak investasi di sektor riil. Langkah itu harus diambil agar perekonomian nasional tetap tumbuh di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah di sela seminar internasional bertajuk Facing Softening Global Economy: The Need to Strengthen Bank Resolution Preparedness yang digelar di Nusa Dua, Bali, kemarin.

"Investasi di sektor riil itu harus didahulukan karena dirasakan langsung manfaatnya. Kalau bisa, yang sudah berjalan biar asing tertarik masuk. Misalnya yang uji amdal maupun pembebasan lahannya tidak bermasalah dan sebagainya," ujarnya.

Dalam catatan Halim, investasi di bidang portofolio, seperti surat utang dan obligasi, relatif tidak ada masalah. Yang perlu didorong ialah investasi di sektor riil agar perekonomian tetap tumbuh.

Hal itu, menurutnya, sekaligus juga bertujuan mengantisipasi kondisi ekonomi global yang fluktuatif, terutama akibat dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

LPS, sambung Halim, telah menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin (bps). Kebijakan penurunan itu bertujuan mengimbangi kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang dipangkas 25 bps menjadi 5,75% pada Juli 2019.

Menurut Halim, dengan kebijakan pelonggaran tingkat bunga penjaminan tersebut, serta dorongan dari kebijakan moneter BI, pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih cepat.

Dengan kedua kebijakan tersebut, perbankan pun bisa menurunkan suku bunga deposito. Begitu pula dengan biaya-biaya yang ditanggung perbankan juga bisa ditekan lebih rendah.

"Dengan tingkat bunga yang lebih rendah, biaya dana di bank akan lebih rendah," katanya.

Stabilitas sistem keuangan

Mulai kemarin hingga 23 Agustus 2019, LPS menggelar seminar bertajuk Facing Softening Global Economy: The Need to Strengthen Bank Resolution Preparedness untuk memperkuat kesiapan pelaksanaan resolusi bank dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.

Seminar itu menjadi sarana pertukaran informasi dan pengetahuan antarotoritas keuangan beberapa negara mengenai pencegahan dan penanganan krisis keuangan, terutama dalam penanganan (resolusi) bank.

Seminar yang menjadi agenda rutin tahunan LPS itu dihadiri perwakilan dari lembaga penjamin simpanan (deposit insurance corporation/DIC) dan otoritas keuangan beberapa negara, industri perbankan, serta akademisi.

Anggota Dewan Komisioner LPS Fauzi Ichsan mengatakan kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian perlu disikapi secara hati-hati, termasuk dampak perang dagang dan Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa LPS memiliki peran yang sangat penting dalam hal terjadi krisis sistem keuangan yang membahayakan ekonomi nasional. (E-2)