Jonan: Insentif PLTS Kewenangan Kemenkeu

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengakui harga dari panel surya atap masih tergolong mahal dan tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan. Meskipun demikian, dirinya menyebut agar panel surya dapat dijual dengan harga murah kepada masyarakat. Pemberian insentif kepada stakeholder maupun masyarakat luas, kata dia, merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Untuk insentif, itu kewenangan Kemenkeu untuk mengajukan. Memang kalau kita harus tunggu 100% komponen sendiri itu tidak akan bisa," kata Jonan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (28/7).

Baca juga: Menteri ESDM: Harus Ada Pergub yang Atur Soal Panel Surya Atap

Dirinya menyatakan, komponen panel surya hingga saat ini masih merupakan produk impor. Hal itu yang menjadikan harga panel surya masih tinggi.

Kendati demikian, Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat yang menggunakan panel surya atap. Salah satunya yakni kemudahan impor-ekspor

Hal yang dimaksud yakni apabila pengguna sedang tidak menggunakan listrik, maka kelebihan tenaga listriknya (excess power) akan diekspor ke PLN dengan faktor pengali 65%, dimana pelanggan bisa menggunakan deposit energi untuk mengurangi tagihan listrik bulan berikutnya.

"Selain itu nanti akan kita sediakan teknologi hybrid. Kelebihan tenaga listrik bisa dititip di baterai di rumah sendiri. Bisa langsung dipakai sendiri, atau dititip di PLN dan diambil lagi saat mau dipakai lagi," tambah Direktur Utama PLN, Djoko Abumanan.

Pihak pemerintah berharap selama lima tahun ke depan penggunaan PLTS semakin marak, sehingga komponen panel surya dapat dibuat mandiri oleh Indonesia guna menjangkau masyarakat luas.

"Sama dengan handphone, 30 tahun lalu masih mahal, sekarang harganya lebih murah karena didorong oleh generasi muda. Energi bersih kelistrikan juga akan besar karena generasi muda mendorong adanya energi yang lebih bersih," tukas Jonan. (OL-6)