Digitalisasi Pacu Pertumbuhan

EKONOMI digital menawarkan ruang terjadinya efisiensi yang dapat memacu ekonomi  tumbuh lebih cepat dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

“Kita harapkan lima tahun ke depan, dengan kita makin mulai masuk ke digitalisasi, pertumbuhan ekonomi bisa kita angkat ke arah 5,5%-6%,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui dalam acara Indonesia Development Forum di Jakarta, Selasa (23/7).

Hal yang perlu disiapkan ialah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk bisa masuk dan beradaptasi di era digital.

CEO Halal Local Nurma Larasati mengatakan Indonesia memiliki banyak anak muda berbakat. Generasi muda bangsa ini sudah siap untuk memasuki era digital. “Yang perlu lebih diasah ialah persiapan pola pikir yang lebih inisiatif dan proaktif. Jadi, kerjanya tidak micromanagement lagi,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan CEO Bukalapak Achmad Zaky.  Upaya pemerintah menggencarkan program pendidikan vokasi  perlu memperhatikan sektor yang berkaitan dengan industri teknologi dan inovasi.

“Menurut saya (program vokasi) tepat. Vokasi itu kan di level masif. Di industri engineering, teknologi, inovasi, ini mesti diperhatikan juga,” tukasnya.

Surplus konsumen
Hasil riset Center for Strategics and International Studies (CSIS) bersama Tenggara Strategics menunjukkan keberadaan perusahaan aplikasi Grab menyumbang surplus konsumen Rp46,14 triliun di Jabodetabek pada 2018.

Surplus konsumen diperoleh karena mereka  membayar pada harga yang lebih rendah dari jumlah maksimal yang mereka rela keluarkan.

“Teknologi memungkinkan output bisa diproduksi dengan lebih murah sehingga konsumen bisa mendapatkan produk dengan kualitas baik dan harga yang lebih rendah,” ungkap Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal .

Ia mengklaim surplus konsumen telah membuat para pelanggan lebih sejahtera. Mereka dapat memanfaatkan surplus untuk memenuhi keperluan lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengusulkan pembentukan satu kementerian khusus yang menangani sektor tersebut.

Di Thailand, kata mari Elka, ada ministry of digital economy and society, yang langsung bertanggung jawab kepada perdana menteri. Demikian juga di Brasil, kementerian serupa berada langsung di bawah ­presiden.

“Sektor ini isunya sangat sangat lintas sektoral, mulai dari pembayaran, keamanan, tenaga kerja, kompetisi, regulasi. Jadi harus ada kementerian khusus yang konsentrasi di sana,” ujar Mari Elka.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyarankan agar pemerintah tidak terlalu kaku dalam mengatur ekonomi digital.  Pasalnya, jika tidak fleksibel, sektor tersebut tidak akan mampu berkembang dan Indonesia ­tidak bisa mendapat manfaat ­maksimal.

“Pemerintah tidak perlu mengatur hal teknis begitu rinci. Cukup mengatur terkait ­perlindungan konsumen atau memastikan penyedia jasa tidak abal-abal,” tandas Chatib. (Pra/E-1)