Pemerintah Harus Fleksibel Atur Ekonomi Digital

PEMERINTAH diminta tidak terlalu kaku dalam mengatur ekonomi digital. Pasalnya, jika tidak fleksibel, sektor tersebut tidak akan mampu berkembang dan Indonesia tidak akan bisa mendapat manfaat maksimal.

Demikian diungkapkan Mantan Menteri Keuangan era pemerintahan SBY Chatib Basri di Jakarta, Selasa (23/7).

Menurutnya, pemerintah selaku regulator harus mengubah prinsip dari agree on rules menjadi agree on principal.

Baca juga : Pemerintah Diimbau Bentuk Kementerian Khusus Ekonomi Digital

"Artinya, pemerintah tidak perlu mengatur hal-hal teknis begitu rinci. Contoh saja teknologi finansial, tidak perlu masuk terlalu dalam ke teknisnya, cara kerjanya. Pemerintah cukup mengatur terkait perlindungan konsumen atau memastikan penyedia jasa tidak abal-abal," jelas Chatib.

Jika pemerintah terlalu fokus pada konten, itu akan menghabiskan waktu. Padahal, ekonomi digital adalah sektor yang bergerak sangat cepat.

Bisa-bisa, lanjutnya, ketika pemerintah merampungkan regulasi, itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan.

Yang terpenting, ucap Chatib, pemerintah harus mampu menjaga sektor tersebut tetap berjalan baik dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Pemerintah harus bisa memberi dukungan nyata kepada para pelaku usaha ekonomi digital untuk terus berinovasi dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengangkat kesejahteraan masyarakat. (OL-7)