Program Biodiesel Bisa Tekan Uni Eropa

UPAYA penjegalan produk biodiesel oleh Uni Eropa membawa pengaruh buruk bagi industri kelapa sawit di dalam negeri. Hal itu diungkapkan Kuasa Direksi PT Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL) Mochtar Tanong.

Meski bukan perusahaan eksportir, UWTL yang fokus pada pengembangan sisi hulu tetap merasakan dampak negatif itu.

“Kami memang tidak bersentuhan langsung karena bukan eksportir, tapi dampaknya tetap terasa. Harga CPO (minyak kelapa sawit) menjadi tertekan karena stok secara global tidak terserap maksimal,” ujar Mochtar di Pasangkayu, Sulawesi Barat, Rabu (1/5).

Ia pun mendukung jika pemerintah harus mengambil kebijakan retaliasi guna memberi tekanan balik kepada Uni Eropa. Untuk diketahui, retaliasi adalah tindakan suatu negara dalam menangguhkan konsesi atau kemudahan yang telah diberikan kepada negara lain dan telah dinikmatinya sebagai balasan akibat adanya tindakan atau kebijakan perdagangan dari negara lain yang merugikan kepentingan perdagangannya.

Namun, menurut Mochtar, langkah itu sebagai upaya terakhir. Kata dia, akan lebih baik jika pemerintah mengoptimalkan program penggunaan minyak sawit mentah sebagai bauran bahan bakar solar sebanyak 20% atau B20.

“Kita fokus saja ke program biodiesel. Kalau kita bisa serap CPO maksimal untuk B20 bahkan nanti B50, stok yang akan ke luar negeri akan berkurang. Stok yang berkurang akan membuat pasar global berebut, harga jadi tinggi. Eropa akan mengemis-ngemis ke kita,” ucapnya.

Sepanjang dua bulan pertama tahun ini, kebutuhan CPO untuk program biodiesel dalam negeri mencapai 1,2 juta ton. Ditargetkan, sepanjang 2019, serapan akan mencapai 6,2 juta ton dan akan menyentuh 9 juta ton pada 2020.

“Kalau kita bisa terapkan B50, serapan kita bisa 20 juta ton setahun. Hampir separuh dari produksi CPO kita yang mencapai 47 juta ton,” tandasnya.

Pendapat senada dikatakan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi Sidarta. Dia menilai sah-sah saja jika pemerintah ingin meretaliasi dengan tujuan melindungi kepentingan ekonomi Indonesia. Apalagi sawit menjadi salah satu komoditas yang ikut berperan dalam perekonomian Tanah Air. Namun, Kanya mengimbau agar tidak terburu-buru menghadapi masalah ini sebab sawit telah menjadi urusan nasional dan ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. “Kita jangan emosional lah,” terangnya.

Ia menambahkan, masih banyak alternatif lain yang bisa dilakukan apabila nanti Uni Eropa benar-benar memboikot sawit. Cara alternatif tersebut yakni menjual sawit untuk kebutuhan dalam negeri serta diversifikasi pasar ekspor.

Program B30
Untuk diketahui, sebagai salah satu upaya penyerapan minyak kelapa sawit dan mengurangi impor migas, sejak tahun lalu pemerintah telah memiliki program penggunaan minyak sawit mentah sebagai bauran bahan bakar solar sebanyak 20% atau B20. Kini sedang disiapkan program B30.

Menurut Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, proses uji coba B30 sudah mulai berjalan dan tengah memasuki proses overhaul terhadap kendaraan-kendaraan yang akan diujicobakan. Overhaul ialah kegiatan pembongkaran kendaraan dari tangki bahan bakar, pipa, sampai mesin. Proses itu diperkirakan selesai dalam waktu dekat dan uji jalan bisa dilaksanakan pada bulan ini.

Mobil-mobil penguji B30 akan menempuh jalan sepanjang 40 ribu kilometer menempuh berbagai rute. Ditargetkan, uji jalan paling lambat akan selesai September mendatang. “Jika hasilnya baik dan dapat diterima seluruh pihak, penerapan B30 akan bisa dilaksanakan secepatnya bahkan pada kuartal IV tahun ini,” ujar Paulus. (*/E-2)