Pembangkit Ramah Lingkungan Digencarkan

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai target bauran energi sebesar 23% dari energi baru dan terbarukan pada 2023. Untuk itu, pembangunan pembangkit ramah lingkungan terus digencarkan. Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan ground breaking pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 2 Dieng dan Patuha.

"Ground breaking proyek hari ini ialah semacam wujud nyata yang mencoba merangkai seluruh tujuan yang disebutkan; satu, kebutuhan listrik yang terus meningkat," kata Sri Mulyani. Selain itu, proyek tersebut dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya Sustainable Development Goals dan menjalankan komitmen pemerintah memerangi climate change.

"Dan keempat, juga penting untuk memenuhi komitmen mencapai 23% komposisi energy mix di Indonesia yang berasal dari energi baru dan terbarukan," terangnya.

Baca Juga: Industri Sapi Nasional akan Dibenahi

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (persero) Riki Firmandha Ibrahim mengatakan pembangunan PLTP tersebut merupakan langkah konkret mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Dari aspek lingkungan, terang Riki, Geo Dipa sebagai penghasil energi bersih akan berpartisipasi aktif mengurangi emisi karbon dunia. Pada 2023, dengan total kapasitas 270 Mw, Geo Dipa akan mengurangi emisi karbon sekitar 1,7 juta ton per tahun atau meningkat dua kali lipat dari 2019.

Perlunya transparansi

Saat ini juga sedang diba-ngun proyek pembangkit listrik ramah lingkungan dengan memanfaatkan tenaga air. Proyek PLTA Batang Toru itu berlokasi di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Meski menyandang status pembangkit ramah lingkung-an, pembangunan PLTA itu mendapat tentangan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) karena dikhawatirkan menggangu ekosistem orang utan dan lingkungan. Walhi juga menuntut trasparansi proyek PLTA.

Langkah Walhi itu mendapat kecaman masyarakat. Ketua paguyuban masyarakat di sekitar proyek PLTA Batang Toru, Abdulgani Batubara, menyatakan sikap Walhi tersebut justru menimbulkan perta-nyaan balik. PLTA Batang Toru yang memiliki kapasitas 510 Mw akan dibangun di luar kawasan hutan dan menempati lahan seluas 0,07% dari total ekosistem Batangtoru.

Dia pun menuntut Walhi mau menjelaskan sumber dana dalam kampanye penolakan pembangunan PLTA Batang Toru. "Supaya kami tahu apa sesungguhnya tujuan penolak-an Walhi selama ini."

Terkait dengan permintaan transparansi, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Profesor Yanto Santosa menuturkan proyek pembangunan PLTA Batangtoru sejatinya sudah transparan karena telah dilengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Dokumen itu juga memuat deskripsi rencana kegiatan dan kelayakan pembangunan PLTA.

Di sisi lain, pentingnya PLTA Batangtoru juga telah ditegaskan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Munir Ahmad. Keberadaan PLTA itu akan memperkuat keandalan jaringan listrik Sumatra saat pasokan listrik dalam keadaan kritis. (E-1)