Pemerintah Siapkan SDM Hadapi Industri 4.0

KEMENTERIAN Perindustrian terus berperan aktif menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan dunia industri. Hal itu, menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, ­merupakan salah satu implementasi dari program prioritas yang terdapat di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk menjadikan industri manufaktur nasional lebih berdaya saing global di era digital.

“Serapan tenaga kerja di sektor industri terus meningkat yakni dari 15,54 juta orang pada 2015 menjadi 18 juta orang di 2018 atau naik 17,4%. Artinya, sektor industri menye-rap tenaga kerja rata-rata 672 ribu orang per tahun,” kata Airlangga, Senin (22/4).

Menperin menjelaskan peningkatan pada penyerapan tenaga kerja tersebut merupakan bagian efek berantai pelaksanaan kebijakan hilirisasi industri.

Menurutnya, ketersediaan SDM yang terampil sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri. Apalagi Indonesia punya potensi tersebut seiring dengan adanya bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di 2030.

Oleh karena itu, kata Airlangga, pihaknya terus berupaya menciptakan SDM kompeten terutama yang siap menghadapi era industri 4.0, era ketika integrasi antara dunia internet atau online dan dunia usaha atau produksi di sebuah industri menjadi keniscayaan.

Untuk itu, Indonesia perlu merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada bidang science, technology, engineering, arts, and mathematics (STEAM).

“Selain itu, fokus untuk meningkatkan kualitas unit pendidikan vokasi (kejuruan). Hingga saat ini, Kemenperin telah memiliki sembilan sekolah menengah kejuruan (SMK), 10 politeknik, dan dua akademi komunitas,” terangnya.

Ekonom Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat era revolusi industri 4.0 membutuhkan SDM yang bisa berpikir kreatif, kritis, dan empiris. Oleh karena itu, kata dia, dasar yang paling penting dalam pendidikan ialah mengasah kemampuan logika.

“Kurikulum dari SD sampai SMA harus diubah. Jangan lagi saat ujian pakai multiple choice (pilihan ganda) karena itu tidak membina kemampuan analisis. Matematika juga jangan diajarkan jadi hafalan, tapi logika. Bahasa juga harus bersifat analisis,” tutur Ari.

Selain itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini juga mengusulkan agar kurikulum pada pendidikan vokasi diubah, tidak lagi ­didominasi mata pelajaran umum, tapi lebih ke produksi atau kompetensi khusus.

“Kalau ini dilakukan semua, vokasi kompetitif, pendidikan umum juga kompetitif, kita akan bisa bersaing, karena pada dasarnya industri 4.0 adalah platform. Semua bisa masuk,” tukasnya.

Pada Rancangan APBN 2020 pemerintah menempatkan pendidikan vokasi sebagai prioritas. Hal itu diungkapkan Menko Perekonomian Darmin Nasution seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin (22/4).

Airlangga mengungkapkan, tahun ini Kemenperin siap menggelontorkan anggaran Rp1,78 triliun untuk program pendidikan vokasi industri.

“Ini juga sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo bahwa ke depannya lebih fokus pada pengembangan SDM karena akan menjadi tumpuan dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia,” paparnya. (E-2)