Pelabuhan Batu Ampar Bakal Jadi Hub Logistik Internasional

PEMERINTAH melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam akan mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar yang terletak di Pulau Batam sebagai hub logistik internasional.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri rapat pengembangan Pelabuhan Batam yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor BP Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4).

Baca juga: Kurangi Impor LPG, Pemerintah Dorong DME

Darmin mengatakan bahwa sejumlah langkah kebijakan mulai dari kebijakan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang tengah disusun untuk mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar tersebut. Saat ini, diakuinya, biaya logistik di Batam memang cenderung tinggi.

"Sejak 2 Februari 2019, Wakil Presiden telah memerintahkan BP Batam agar mengambil langkah untuk menurunkan biaya logistik tersebut," kata Darmin melalui keterangan resminya.

Ia pun mencontohkan bahwa freight cost (pengiriman kontainer) Batam ke Singapura rata-rata USD 400. Itu lebih tinggi daripada freight cost Jakarta ke Singapura yang sekitar USD 250-USD 280.

Adapun permasalahan tingginya biaya logistik di Batam disebabkan oleh sejumlah faktor mulai dari freight cost yang tinggi dari daerah lain, fasilitas bongkar muat pelabuhan yang kurang dari standar kepelabuhan, kesempatan pengembangan direct call serta transshipment yang belum tergarap hingga tata kelola logistik yang masih dilakukan perusahaan logistik asal Singapura secara door-to-door.

Maka itu, jelas Darmin, skema kebijakan penurunan biaya logistik kini tengah disusun oleh BP Batam. Adapun komponen kebijakan yang diambil untuk menurunkan biaya tersebut, antara lain perbaikan tata kelola, certified container cost dan biaya penumpukan. "Skema itu bakal diberlakukan paling lambat akhir bulan ini," katanya.

Selain penyusunan skema penurunan biaya logistik, sambung Darmin, BP Batam juga tengah mengembangkan kebijakan jangka pendek lainnya, antara lain sentralisasi kegiatan handling kontainer, konsolidasi kargo melalui koordinasi muatan dan kegiatan pengangkutan shipper/shipping line.

Untuk jangka menengah, kata Darmin, kebijakan yang diambil, antara lain penataan manajemen pengelolaan pelabuhan agar lebih modern dan optimalisasi dermaga di sisi utara. Sementara, untuk kebijakan jangka panjangnya berupa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) International Logistics Hub berupa perluasan container yard melalui reklamasi seluas 8 Ha dan darpenambahan dermaga utara sepanjang 600 meter.

Baca juga: Ekspor CPO Merosot pada Februari

"Dengan demikian, penambahan itu akan menjadi simpul konektivitas antar pelabuhan inter-insulair dan direct call ke berbagai negara," jelas Darmin.

Selain itu, lanjut Darmin, juga akan dilakukan integrasi pelayanan antarmoda pengangkutan untuk kontainer dan kargo udara, pelayanan transship dan transshipment untuk mendukung direct call yang akan tersedia hingga modernisasi fasilitas pelabuhan untuk berbagai layanan seperti kontainer, tanker, pergudangan hingga perkantoran dan hunian. (OL-6)