Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat, sejak pertengahaan 1990-an, kelas menengah perkotaan di Indonesia terus bertumbuh dan termasuk yang merasakan dampak kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Sementara untuk kelas bawah, mereka merasakan bantuan lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat), sarana irigasi, dan lainnya yang bersifat pemberdayaan," ujarnya.
Menurut Ari, pemerintah memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat menengah ke bawah, sebagai bentuk pemerataan taraf hidup.
"Hal yang diupayakan pemerintah saat ini sudah benar fokus pada pemerataan, sehingga tidak ada lagi istilah yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin," katanya.
Hal ini, kata dia, terlihat sumber pembiayaan APBN banyak diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah.
Oleh karena itu, Ari yang juga dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yakin jika kebijakan pembangunan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah sudah on the track karena dampaknya dirasakan hampir semua kalangan.
"Menurut saya tidak ada alasan bagi kelas menengah, terutama di perkotaan untuk tidak mendukung pemerintah," ujarnya.
baca juga : Pemerintahan Jokowi Dinilai Bawa Perubahan Ekonomi Signifikan
Hal senada dikatakan Piter Abdullah peneliti ekonomi dari Center of Reform Economics (CORE). Menurut dia, meski belum sempurna, kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi sudah pada jalur yang benar.
Sebab, menurutnya, semua pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan publik, tak hanya kelas menengah, tapi semua kalangan.
"Coba saja lihat di hampir semua survei, tertutama yang menyasar tingkat kepuasaan terhadap kebijakan pemerintah, itu 70%-nya merasa puas," tegasnya.
Kalau pun ada yang tidak mendukung pemerintah, Piter mengatakan, hal itu lebih disebabkan ketidaksukaan.
"Terutama karena termakan hoaks, misalnya soal isu agama atau tenaga kerja asing," tegasnya. (RO/OL-8)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
BI memutuskan menahan BI Rate di level 4,75% dalam RDG Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 24.702.664 orang, atau meningkat 53,50 persen dibandingkan 2025.
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved