Minggu 24 Maret 2019, 19:39 WIB

Kebijakan Pemerataan Pemerintahan Jokowi Dinilai Sudah Tepat

Micom | Ekonomi
Kebijakan Pemerataan Pemerintahan Jokowi Dinilai Sudah Tepat

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

 

PENGAMAT ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat, sejak pertengahaan 1990-an, kelas menengah perkotaan di Indonesia terus bertumbuh dan termasuk yang merasakan dampak kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Sementara untuk kelas bawah, mereka merasakan bantuan lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat), sarana irigasi, dan lainnya yang bersifat pemberdayaan," ujarnya.

Menurut Ari, pemerintah memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat menengah ke bawah, sebagai bentuk pemerataan taraf hidup.

"Hal yang diupayakan pemerintah saat ini sudah benar fokus pada pemerataan, sehingga tidak ada lagi istilah yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin," katanya.

Hal ini, kata dia,  terlihat sumber pembiayaan APBN banyak diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah.

Oleh karena itu, Ari yang juga dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yakin jika kebijakan pembangunan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah sudah on the track karena dampaknya dirasakan hampir semua kalangan.

"Menurut saya tidak ada alasan bagi kelas menengah, terutama di perkotaan untuk tidak mendukung pemerintah," ujarnya.

baca juga : Pemerintahan Jokowi Dinilai Bawa Perubahan Ekonomi Signifikan

Hal senada dikatakan Piter Abdullah peneliti ekonomi dari Center of Reform Economics (CORE). Menurut dia, meski belum sempurna, kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi sudah pada jalur yang benar.

Sebab, menurutnya, semua pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan publik, tak hanya kelas menengah, tapi semua kalangan.

"Coba saja lihat di hampir semua survei, tertutama yang menyasar tingkat kepuasaan terhadap kebijakan pemerintah, itu 70%-nya merasa puas," tegasnya.

Kalau pun ada yang tidak mendukung pemerintah, Piter mengatakan, hal itu lebih disebabkan ketidaksukaan.

"Terutama karena termakan hoaks, misalnya soal isu agama atau tenaga kerja asing," tegasnya. (RO/OL-8)

Baca Juga

Antara

Sandiaga Gandeng Biro Perjalanan Mancanegara untuk Ramaikan Bali

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 25 Oktober 2021, 23:55 WIB
Bali masih sepi dari kunjungan wisatawan mancanegara sejak dibuka pertama kali selama pandemi pada 14...
MI/Andri Widiyanto

Sandiaga Sebut Aturan PCR Memberatkan Sektor Pariwisata

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 25 Oktober 2021, 22:52 WIB
"Kami lagi coba tingkatkan wisata Bali yang tembus 10-11 ribu orang yang berkunjung. Tapi, sekarang ada penurunan 20-30%,"...
AFP

Kadin Dorong Perbanyak Vaksinasi Ketimbang Aturan PCR

👤Ant 🕔Senin 25 Oktober 2021, 22:39 WIB
Di sisi lain pelaku ekonomi diminta bangkit namun, sisi lainnya harus menghadapi regulasi yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Bongkar Transaksi Narkoba Rp120 Triliun

Para anggota sindikat narkoba juga kerap memanfaatkan warga yang polos untuk membantu transaksi dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya