Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENGAMAT ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat, sejak pertengahaan 1990-an, kelas menengah perkotaan di Indonesia terus bertumbuh dan termasuk yang merasakan dampak kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Sementara untuk kelas bawah, mereka merasakan bantuan lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat), sarana irigasi, dan lainnya yang bersifat pemberdayaan," ujarnya.
Menurut Ari, pemerintah memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat menengah ke bawah, sebagai bentuk pemerataan taraf hidup.
"Hal yang diupayakan pemerintah saat ini sudah benar fokus pada pemerataan, sehingga tidak ada lagi istilah yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin," katanya.
Hal ini, kata dia, terlihat sumber pembiayaan APBN banyak diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah.
Oleh karena itu, Ari yang juga dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yakin jika kebijakan pembangunan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah sudah on the track karena dampaknya dirasakan hampir semua kalangan.
"Menurut saya tidak ada alasan bagi kelas menengah, terutama di perkotaan untuk tidak mendukung pemerintah," ujarnya.
baca juga : Pemerintahan Jokowi Dinilai Bawa Perubahan Ekonomi Signifikan
Hal senada dikatakan Piter Abdullah peneliti ekonomi dari Center of Reform Economics (CORE). Menurut dia, meski belum sempurna, kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi sudah pada jalur yang benar.
Sebab, menurutnya, semua pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan publik, tak hanya kelas menengah, tapi semua kalangan.
"Coba saja lihat di hampir semua survei, tertutama yang menyasar tingkat kepuasaan terhadap kebijakan pemerintah, itu 70%-nya merasa puas," tegasnya.
Kalau pun ada yang tidak mendukung pemerintah, Piter mengatakan, hal itu lebih disebabkan ketidaksukaan.
"Terutama karena termakan hoaks, misalnya soal isu agama atau tenaga kerja asing," tegasnya. (RO/OL-8)
Tingkat Kepuasan Publik 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021, dialokasikan sebesar Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD).
PURNA sudah renovasi Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, salah satu tempat pertandingan Piala Dunia U-20 2021 saat Indonesia menjadi tuan rumah.
Pelabuhan Bitung, Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Terpadu di Sulawesi Utara
Digitalisasi diyakini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Semakin masif teknologi digital diimplementasikan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi melesat.
Di Indonesia, bisnis yang dipimpin oleh perempuan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih dapat ditingkatkan hingga akhir 2023.
Investasi Jabar masih akan tertinggi secara nasional
PEMERINTAH daerah dan kalangan pebisnis di Jawa Barat optimistis investasi yang masuk ke wilayah ini pada 2024 masih akan tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved