Kebijakan Pemerataan Pemerintahan Jokowi Dinilai Sudah Tepat

PENGAMAT ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat, sejak pertengahaan 1990-an, kelas menengah perkotaan di Indonesia terus bertumbuh dan termasuk yang merasakan dampak kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Sementara untuk kelas bawah, mereka merasakan bantuan lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat), sarana irigasi, dan lainnya yang bersifat pemberdayaan," ujarnya.

Menurut Ari, pemerintah memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat menengah ke bawah, sebagai bentuk pemerataan taraf hidup.

"Hal yang diupayakan pemerintah saat ini sudah benar fokus pada pemerataan, sehingga tidak ada lagi istilah yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin," katanya.

Hal ini, kata dia,  terlihat sumber pembiayaan APBN banyak diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah.

Oleh karena itu, Ari yang juga dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yakin jika kebijakan pembangunan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah sudah on the track karena dampaknya dirasakan hampir semua kalangan.

"Menurut saya tidak ada alasan bagi kelas menengah, terutama di perkotaan untuk tidak mendukung pemerintah," ujarnya.

baca juga : Pemerintahan Jokowi Dinilai Bawa Perubahan Ekonomi Signifikan

Hal senada dikatakan Piter Abdullah peneliti ekonomi dari Center of Reform Economics (CORE). Menurut dia, meski belum sempurna, kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi sudah pada jalur yang benar.

Sebab, menurutnya, semua pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan publik, tak hanya kelas menengah, tapi semua kalangan.

"Coba saja lihat di hampir semua survei, tertutama yang menyasar tingkat kepuasaan terhadap kebijakan pemerintah, itu 70%-nya merasa puas," tegasnya.

Kalau pun ada yang tidak mendukung pemerintah, Piter mengatakan, hal itu lebih disebabkan ketidaksukaan.

"Terutama karena termakan hoaks, misalnya soal isu agama atau tenaga kerja asing," tegasnya. (RO/OL-8)