Butuh Sinergi Pacu Daya Saing

ERA revolusi industri keempat (industri 4.0) ditandai dengan perkembangan otomatisasi, big data, kecerdasan buatan, dan segala hal yang berhubungan dengan internet. Hal itu, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberi banyak peluang dan pilihan baru bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usaha. Begitu pun dengan konsumen dalam menentukan pilihan selera.

Pemerintah, kata Menkeu, telah menyiapkan sejumlah strategi agar Indonesia dapat bersaing di kancah global pada era tersebut. "Untuk memperbaiki kesiapan Indonesia memasuki revolusi industri 4.0 dibutuhkan berbagai elemen," ujar dia pada acara Kadin Entrepreneurship Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, kemarin.

Menkeu menjelaskan salah satu indikator kesiapan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 terlihat di dalam global competitiveness index yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF). Pada 2018, Indeks daya saing Indonesia berada di posisi 45 dunia, naik dari sebelumnya di posisi 47. Adapun untuk wilayah ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. "Ini adalah tantangan bagi bangsa Indonesia untuk segera naik kelas," ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan World Economic Forum juga merilis 12 komponen untuk mengukur kesiapan suatu negara untuk masuk era industri 4.0 dengan peringkat masing-masing pada 2018 yang lalu (lihat grafik). "Semuanya memerlukan program dan formula serta komitmen banyak pihak sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk meningkatkan rangking Indonesia pada tiap-tiap komponen itu," tegas Menkeu.

Salah satu upaya yang telah dilakukan, kata Menkeu, ialah melanjutkan pembangunan infrastruktur digital berupa pembangunan jaringan serat optik nasional Palapa Ring. Sampai saat ini, kata dia, telah terealisasi sebanyak 35.280 km kabel laut dan 21.807 km kabel darat. Di samping itu, lanjut Menkeu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal itu antara lain dilakukan dengan penyediaan beasiswa pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pemerintah (LPDP) yang telah mencapai 20.255 penerima.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani lebih menyoroti masih rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Menanggapi hal itu, Menkeu mengatakan, "Makanya, kenapa Presiden Joko Widodo fokus pada infrastruktur? Nonsens kita meningkatkan produktivitas kalau ongkos angkut saja di dalam negeri lebih mahal. Produktivitas tidak mungkin naik kalau tenaga kerja tidak punya knowledge dan skill."

Saat ini, pemerintah tengah menyusun peta jalan pengembangan SDM yang disusun Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Penekanan dalam peta jalan itu, menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, terletak pada peningkatan kualitas SDM, yakni sinkronisasi pendidikan dengan pelatihan  "Poin berikutnya bagaimana menjembatani antara kebutuhan dunia kerja dan sektor pendidikan, serta mendorong kurikulum yang lebih memperbanyak unsur magang," ujarnya, pekan lalu. (E-2)