MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai perlu adanya perusahaan penyedia avtur lain selain PT Pertamina (Persero) agar lebih kompetitif.
"Betul, perlu," kata Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/2).
Namun, lanjut dia, untuk penyediaan infrastruktur pengisian bahan bakar avtur di bandara harus ada kesepakatan (business to business) dengan operator bandara, dalam hal ini, PT Angkasa Pura I dan II dan tidak perlu adanya izin Kemenhub.
"B to B saja antara AP II dengan swasta kita serahkan ke pengelola bandara," katanya.
Menurut dia, pesaing tidak diperlukan apabila harga sudah kompetitif, namun saat ini Pertamina disebut-sebut melakukan monopoli terhadap harga avtur.
"Jadi saya pikir yang berwenang untuk menyatakan itu korporasi dan Kementerian BUMN. Bagi saya kalau harganya sudah benar kan ga perlu kecuali ada disparitas harga, maka diperlukan," katanya.
Baca juga: Pangkas Harga Avtur tidak Strategis
Harga avtur yang dinilai tinggi juga ditengarai sebagai sebab harga tiket melonjak karena avtur memakan porsi 40% dari biaya operasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti juga mengimbau maskapai apabila harga avtur sudah turun, maskapai wajib menurunkan harga tiket.
Garuda Indonesia telah menurunkan harga tiket 20% untuk semua rute dan Citilink Indonesia juga menunda pemberlakuan bagasi berbayar sesuai instruksi Kemenhub. (OL-3)
