Kamis 14 Februari 2019, 03:45 WIB

Pangkas Harga Avtur tidak Strategis

Cahya Mulyana | Ekonomi
Pangkas Harga Avtur tidak Strategis

FOTO ANTARA/Rosa

 

PEMANGKASAN harga avtur dikhawatirkan tidak cukup membuat harga tiket pesawat terbang turun secara signifikan.

Kontribusi bahan bakar mencapai 40% dari biaya operasional pesawat. Bila harga avtur diturunkan sekitar 10%, berarti harga tiket hanya mampu turun 4% saja. Masih jauh dari kenaik-an tarif saat ini yang mencapai 20% hingga 40%.
Oleh karena itu, diperlukan upaya lain guna membuat struktur biaya maskapai turun lebih tinggi.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan maskapai perlu mengevaluasi biaya-biaya operasional langsung ataupun tak langsung lainnya.

”Agar terjadi penghematan biaya yang signifikan,” ujar Avin.

Sebelumnya, Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) IG N Ashkara Danadiputra mengatakan harga avtur tidak secara langsung mengakibatkan harga tiket pesawat menjadi lebih mahal. Namun, yang paling berkontribusi ialah biaya operasional penerbangan lainnya seperti leasing dan maintenance pesawat.

Cari solusi
Kemarin, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri Kabinet Kerja guna membahas penurunan tarif tiket pesawat terbang.

Mereka yang dipanggil antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Seusai pertemuan, Menhub Budi Karya mengatakan Presiden meminta maskapai Garuda sebagai perusahaan BUMN agar bisa menurunkan tarif tiket pesawat terbang.

Tidak hanya Garuda, maskapai swasta seperti Lion Air juga disebut akan diimbau untuk turunkan harga.

“Iya pekan ini diusahakan (harga tiket turun). Nanti dibahas supaya bisa dicari jalan keluar supaya tarifnya reasonable,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia melanjutkan, jika ada kenaikan harga tiket, batas maksimalnya ialah 10%-20% seperti tahun lalu. Namun, lanjut Budi, pemerintah tidak bisa memaksa maskapai penerbangan menurunkan tarif untuk seluruh penerbangan.

Pemerintah mencoba mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus usahanya.

“Balance, kita pikirkan semuanya. Maskapai dipikirkan, masyarakat juga,” tandas Budi.

Terkait dengan harga avtur, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada  Kementerian Keuangan untuk mengkaji pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan avtur.

Rini menambahkan harga jual avtur di Tanah Air sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang dijual di Singapura. Perbedaan fundamentalnya ialah penjualan avtur di negara lain tidak dikenai PPN.

“Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura. Cuma ada perbedaan paling utama pajak. Di kita kena PPN, di sana tidak kena,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri ­­Mulyani pun setuju untuk melihat kembali kebijakan pengenaan PPN pada avtur apabila hal tersebut membuat harga avtur di Indonesia berbeda dengan di negara lain. (Pol/Nur/Pra/Ant/E-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More