BNI Bersama Kemendes Terus Dukung Pengembangan BUMDes

PEMBANGUNAN dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan dari pinggir,

Karena itu, BNI bekerja sama dengan Kementerisan Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus mendorong pembentukan dan pengemdangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonessia.

"Sehingga seluruh program yang masuk ke desa benar-benar didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat di desa seperti BUMDes," kata Kiryanto, Corporate Secretary BNI dalam keterangan tertulisnya.

.Bentuk program yang dilakukan melalui kerja sama tersebut, lanjut Kriyanto meliputi pelatihan pengelola BUMDes dan menjadikan BUMDes sebagai agen 46, sehingga BNI bisa memanfaatkan keberadaan BUMDes sebagai agen tanpa harus membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi.

"Cukup dengan bermitra degan BUMDes saja. Selain itu BNI juga memberikan KUR kepada mitra usaha BUMDes yang ada di desa-desa," imbuh Kiryanto

Dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama pengembangan BUMDes, di beberapa kesempatan BNI memberikan dukungan pembiayaan pelatihan.

Baca juga : Reaktivasi Rel Kereta Api Hidupkan Pariwisata di Jawa Barat

Kiryanto menjelaskan, hal tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yang bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya.

Sebagai contoh, terdapat beberapa program lain berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Garut, Jawa Barat, yang dilakukan oleh BNI bekerjasama dengan beberapa Instansi seperti program Kewirausahaan Petani, Program Mekaar Naik Kelas, Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019, serta Kegiatan Serap Gabah

"Itu juga telah dilakukan di banyak titik di wilayah Indonesia dan telah dilaksanakan dan dimulai sejak beberapa tahun lalu," tandas Kriyanto.

Pernyataan Kiryanto sekaligus membantah tudingan mantan Staf Khusus Menteri BUMN, Muhammad Said DIdu di laman media sosialnya. Said Didu menuding Kemendes meminta BNI membiayai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Garut, Jawa Barat.

(RO/OL-8)