Reformasi Agraria Utamakan Kesejahteraan Pemilik Sertifikat

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan konsep reformasi agraria seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria lebih mengutama­kan ke­sejahteraan rakyat.

Menurut Staf Ahli ­Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakat­an Bahrunsyah, konsep refor­masi agraria dimaksud mengatur bagaimana menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan perundang-undangan per­tanahan.

Selain itu, menye­diakan kelembagaan dan ­manajemen yang baik agar penerima sertifikat tanah dapat mengembangkan tanah sebagai sumber kehidupan yang  memakmurkan.

“Jadi, kita tidak hanya be­ri­kan sertifikat, tapi juga pendampingan bagi masyarakat agar memanfaatkan sertifikat untuk memperoleh modal dan menciptakan nilai tambah sehingga bisa meningkatkan ke­se­jahteraan keluarga mereka,” ujarnya dalam sosialisasi Perpres No 86/2018 di Bandar Lam­pung, Senin (14/1).

Hadir pula Kabiro Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN Aslan Noor, Direktur Pemberdayaan Hak atas Tanah Ma­syarakat Ratmono, Direktur Landreform Arif Pasha, dan akademisi hukum agraria Unila FX Sumarja.

Lebih lanjut, Bahrunsyah me­ngatakan dalam perpres disebutkan penyelenggaraan reforma agraria tak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. “Melalui sosialisasi ini, kami harap pemda segera membentuk gugus tugas re­for­­ma agraria (GTRA),” kata Bahrunsyah melalui keterang­an resminya, Rabu (16/1).

Aslan Noor mengingatkan reforma agraria harus dilakukan hati-hati agar sertifikat tanah hasil reforma agraria be­nar-benar memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat.

Kementerian ATR/BPN juga hanya berkewajiban menyertifikatkan tanah masyarakat dengan kaidah pendaftaran tanah yang baik. “Yang berkewajiban menjaga dan memanfaatkan tanah ialah para pemilik tanah,” pungkasnya. (E-3)