Daerah Perbatasan Minta Jadi Free Trade Zone

KABUPATEN Belu, Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), diusulkan memimpin kawasan perbatasan untuk free trade zone. Wilayah tersebut, antara lain Belu, Malaka, Kupang, dan Timor Tengah Utara (TTU).

Bupati Belu Wilhelmus Foni mengatakan empat kawasan perbatasan di NTT meminta kebijakan yang regulatif, free trade zone, kepada pemerintah pusat. Hal itu disebabkan wilayah tersebut berbatasan secara langsung dengan Australia dan Timor Leste baik secara fisik, morfologi, dan geografi. "Harus ada model ekonomi di daerah perbatasan, berbeda dengan yang lain," ujarnya di Belu, NTT, hari ini.

Pemberlakuan free trade zone akan mengembangkan empat kawasan yang memiliki luas daratan sepanjang 268,9 km itu baik dari sisi ekonomi, sosial, dan sarana prasarana. Pasalnya wilayah perbatasan tersebut dibebaskan dari pajak yang menaikkan harga barang yang dijual kepada masyarakat.

Wilhelmus menuturkan free trade zone memberikan keuntungan dengan tersedianya barang yang murah bagi masyarakat di perbatasan. Selain itu mereka bisa mengimpor hasil produksi yang tinggal di daerah pinggiran, seperti sembilan bahan pokok dan bahan bangunan. Saat ini Timor Leste sedang melaksanakan pembangunan dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp27 triliun dengan jumlah penduduk 1 juta.

Bila pemerintah merealisasikan permintaan untuk free trade zone maka wilayah yang termasuk dalam zona perdagangan bebas di Indonesia bertambah. Sebelumnya Indonesia hanya memiliki satu kawasan yang masuk dalam free trade zone, yakni Batam.

Berbanding terbalik dengan Tiongkok dan India. Saat ini Negeri Tirai Bambu yang belajar dari Indonesia tentang free trade zone sudah memiliki 197 kawasan yang masuk dalam kategori zona perdagangan bebas. Sedangkan Negeri Bollywood tercatat 55 kawasan yang terdaftar dalam free trade zone.

Menurutnya, Belu juga meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan kapasitas landasan pacu (runway) bandara (bandar) AA Bere Tallo di Atambua, Belu, NTT, menjadi 2.500. Perbaikan infrastruktur itu akan memperbaiki perekonomian dan meningkatkan pertahanan di daerah perbatasan.

Selain bandara, kata Wilhelmus, Belu juga akan membenahi pelabuhan Atapupu, Atambua, Belu, NTT.

Ia juga meminta kegiatan distribusi yang menggunakan moda transportasi kapal ke wilayah Pasifik Selatan melalui pelabuhan Atapupu. Sehingga mampu menggerakan perekonomian di kawasan perbatasan. (Q-1)