Tekan Disparitas Harga, Pemerintah Resmi Operasikan Tol Laut

PEMERINTAH mulai mengoperasikan tiga ruas trayek program Tol Laut. Tol Laut merupakan konsep penyediaan kapal berjadwal dari kawasan Barat hingga ke Timur Indonesia. Implementasi program tersebut bertujuan untuk menekan disparitas harga yang sangat timpang antara wilayah pusat dan kawasan pelosok.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan selama ini indikator perekonomian selalu dipukul rata secara nasional. Padahal dia menganggap terdapat disparitas antardaerah yang besar. Sementara, menurut semangat Nawacita, pemerintah harus hadir meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Sehingga pemerintah membuat aturan khusus freight-liner untuk membantu menurunkan harga barang, terutama di wilayah yang tidak dilayani secara rutin oleh angkutan barang terjadwal,” ujar Jonan saat meresmikan program Tol Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjug Priok, Jakarta, Rabu (4/11).

Pemerintah kemudian menunjuk BUMN pelayaran, PT Pelni Persero, sebagai operator pelaksana program Tol Laut. Sebagai tahap awal, Pelni mengoperasikan tiga unit kapal untuk melayani tiga ruas trayek Tol Laut.

“Pelni ditugaskan dan diberi PSO (public service obligation/subsidi). Jadi ada barang atau tidak dari barat ke timur atau dari timur ke barat kapal harus tetap jalan,” ujar Jonan.

Ketiga trayek Program Tol Laut tersebut meliputi ruas Tanjung Perak-Tual-Fakfak-Kaimana-Timika; Tanjung Priok-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manokwari; dan Tanjung Priok-Kijang-Natuna.
“Rute yang kita jalani ini rute yang tidak dilayani kapal swasta berjadwal,” ujar Jonan.

Direktur Utama PT Pelni Elfien Guntoro mengatakan pemerintah menyalurkan dana subsidi atau PSO untuk menjalankan ketiga trayek itu sebesar Rp30 miliar. Sementara itu, pemerintah menginginkan ketersediaan 6 ruas trayek Tol Laut pada tahun depan.

“Penganggarannya untuk kita sekitar Rp257 miliar tahun depan. Kita tinggal jalanin 6 kapal tahun depan,” ujar dia.

Untuk mendukung realisasi tersebut, Pelni bersiap melakukan pengadaan kapal-kapal baru untuk melayani keenam ruas Tol Laut. Kendati demikian, jajaran manajemen Pelni masih menunggu pencairan suntikan modal sekitar Rp500 miliar dari pemerintah untuk pengadaan kapal bekas.

“Kalau beli sekarang, PMN belum cair. Kapal itu masih belum kami order. Dengan PMN itu nanti akan kita belikan kapal bekas yang umurnya sekitar 5-10 tahun supaya 6 jalur itu bisa cepat dilayani,” ujar dia.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong optimistis peluncuran program Tol Laut dapat menghilangkan salah satu penyebab masalah inefisiensi perekonomian nasional, yaitu logistik.

”Biaya logistik nasional jauh di atas negara tetangga,” ujar dia.

Masalah tata niaga yang begitu fundamental menurutnya biaya pengangkutan barang. Dia percaya penyediaan moda transportasi berjadwal ke daerah pelosok akan mengurangi disparitas harga secara signifikan. “Menurut analisa kementerian perdagangan, bisa menurunkan biaya barang di destinasi tempat konsumen sampai 30 persen,” ujar Lembong.

Lembong mengatakan pemerintah harus memulai segera menjalankan program ambisius untuk mengurangi disparitas harga.

”Ini langkah pertama. Pasti akan lebih banyak memberi pelajaran, kita bisa koreksi dan rekalibrasi untuk perbaikan,” ujar dia.

Dia mengatakan dirinya sering tergelitik ketika mendengar dengan publikasi data perekonomian nasional. Sebab menurutnya perekonomian di daerah tak tergambar dengan data perekonomian nasional.

“Justru rata-rata disparitas antar daerah menjadi tersamar. Kalau kita mau teliti, lihat data per daerah disparitas per daerah sangat besar sekali,” ujar dia.

Implementasi program Tol Laut, menurutnya, dapat membuat perubahan harga yang paling drastis di level konsumen. Menurut Lembong, sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki punya ketergantungan yang besar terhadap sarana infrastruktur transportasi.

“Karena perdagangan antardaerah dan niaga domestik sangat bergantung kepada transportasi domestik,” ujarnya.

Sehingga program Tol Laut merupakan solusi untuk megurai masalah disparitas harga.(Q-1)