Pemerintah belakangan sedang melirik pengembangan ekonomi digital untuk menopang perekonomian nasional, termasuk di dalamnya sektor e-commerce. Namun, pemerintah dalam beberapa bulan ke depan akan segera mewajibkan sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) bagi pelaku e-commerce.
CEO bukalapak.com Achmad Zaky mendukung rencana tersebut. Menurutnya, dengan aturan tersebut kualitas produk yang beredar di pasar e-commerce akan membaik.
“Kami sangat support ketentuan itu, karena kalau SNI ditegakan maka kualitas produk pada market base juga akan lebih bagus, jadi kita sangat mendukung itu,†ujar dia kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (3/11).
Menurutnya, saat ini pedagang-pedagang barang bisa melepas barang apapun kepada market. Dengan pemberlakuan wajib SNI tersebut, kualitas produk yang dilepas ke market e-commerce akan mengalami peningkatan secara signifikan. “Secara jangka panjang, aturan itu mungkin juga akan bagus untuk melindungi customer,†ujar dia.
Zaky mengatakan kepuasan customer merupakan prioritas untuk bagi pelaku dalam industri e-commerce untuk bisa bertahan dalam persaingan.
“Kalau customer puas, sudah pasti bisnis sustain dan profitable. Selain itu, customer di pasar e-commerce sekarang beli apa aja dari mana aja, jadi loyalitas merupakan kunci,†ujar dia.
Dia juga yakin kewajiban SNI tak akan serta merta memangkas nilai transaksi di pasar e-commerce. Adapun bukalapak.com saat ini melayani transaksi digital mencapai puluhan miliar per hari, dengan menanungi sekitar 500 ribu platform UKM. Sementara kalau dari jumlah pengunjung aktif sehari lebih dari 2 juta, baik yang dari desktop maupun mobile apps.
Selain itu, menurutnya, bukalapak juga bisa mengupayakan layanan yang tetap profitable dan memberdayakan pengusaha-pengusaha UKM.
“Harapan kita mereka akan gabung dan bahkan terus memperbesar skalanya. Bahkan kita mungkin akan bantuk cari modal supaya produksinya lebih masal, dengan membantu akses penyertaan modal ke capital,†ujar dia.
Sebab menurut Zacky, bukalapak sejak awal berdiri juga bertujuan untuk mengembangkan semangat kewirausahaan. Sehingga perusahaan startupnya juga berfokus untuk mendorong pengembangan kapasitas UKM.
“Karena berdasar riset kami, persentase entrepreneurship kita masih kalah dengan negara-negara maju. Di negara maju, pengusaha sudah 2-3 persen, tapi kita ga sampai setengah persen,†ujar dia. Perkuat Industri E-commerce
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan model bisnis e-commerce tak bisa dipandang sebagai bentuk bisnis yang konvensional. Sehingga pemerintah perlu membuat roadmap sektor tersebut.
“E-commerce merupakan marketplace baru, maka sedang dibuat roadmapnya biar semua pelaku usahanya punya guidance yang sama. Sedang disosialisasikan ke kementerian-kementerian terkait, mudah-mudahan nanti akan sampai ke pengaturan persaingan usaha,†ujar dia di Jakarta, Selasa (3/11).
Triawan menceritakan kunjungannya bersama presiden Joko Widodo ke kawasan Silicon Valley di AS beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pemanfaatan e-cemmerce di Indonesia sudah begitu tertinggal ketimnang di negara paman Sam tersebut.
“Sehingga presiden dan pemerintah saat ini sangat concern terhadap digital economy kita yang sudah tertinggal,†ujar dia.
Menurut dia, pemerintah akan mendorong berbagai upaya mendorong pertimbuhan ekonomi digital di tanag air. “Pemerintah meng-encourage dan memfasilitasi apa yang bisa kita bantu untuk meningkatan ekonomi digital,†ujar dia. (Q-1)