Jokowi Desak 4 Kementerian Percepat Tender Proyek

Presiden Joko Widodo mendesak empat kementerian mempercepat lelang kegiatan dan proyek infrastruktur menyusul disepakatinya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Pemerintah dan Banggar DPR menyepakati belanja negara sebesar Rp2.095 triliun.

"Setelah adanya persetujuan dari DPR, agar tender, lelang, secepatnya dimulai terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan infrastruktur. Terutama infrastruktur," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (2/11).

Empat kementerian tersebut adalah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian perhubungan, kementerian pertanian dan kementerian ESDM. Jokowi berharap dengan percepatan lelang dan tender maka penyerapan anggaran tahun 2016 akan jauh lebih baik dari tahun ini.

"Januari tandatangan kontrak, langsung uang muka sudah bisa keluar. Kita tidak mau terjadi kontraksi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, gara-gara keterlambatan kita," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dalam postur RAPBN 2016, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati belanja negara sebesar Rp2.095 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,17 triliun.

Komponen belanja pemerintah pusat antara lain, belanja Kementerian/Lembaga disepakati sebesar Rp784,1 triliun. Sementara untuk pagu subsidi, pemerintah memiliki anggaran subsidi BBM dan LPG Rp63,triliun dan subsidi listrik Rp38 triliun.

Adapun untuk belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,2 triliun. Di dalamnya terdapat pagu dana desa sebesar Rp47 triliun.

Sedangkan, pendapatan negara disepakati Rp1.822,5 triliun. Dari pendapatan itu, penerimaan pajak ditargetkan Rp1.506 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun, serta penerimaan hibah Rp2 triliun. (Q-1)