Bank DKI Salurkan Kredit Rp10 juta untuk PKL

BANK DKI menyalurkan produk pembiyaan Kredit Monas25 untuk 100 pedagang kaki lima (PKL) di bawah binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI. Program itu diberikan dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membina para PKL.

Direktur Bank DKI, Kresno Sediarsi mengatakan, besaran plafond masing-masing diberikan Rp10 juta untuk jangka waktu angsuran 1 tahun.

Dari 100 pedagang itu tersebar di 9 tempat lokasi binaan. Di Jakarta Selatan ada di Taman Puring 40 PKL, Singgalang 18 PKL, Barito 14 PKL, Nyi Ageng Serang 5 PKL, Pasar Minggu 4 PKL dan Bintaro 3 PKL. Di Jakarta Barat terdapat di Pal Merah 4 PKL dan Meruya Ilir 7 PKL. Sementara di Jakarta Pusat terdapat di lokasi binaan Sunda Kelapa 6 PKL.

"Ke depan ini akan kami berikan juga di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Ini masih melakukan pendataan," kata Kresno saat acara akad kredit antara pedagang dengan Bank DKI di pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, hari ini.

Adapun pedagang yang bisa menerima pembiyaan itu yakni mereka yang telah memiliki kartu ID PKL berupa kartu ATM Bank DKI serta memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI.

"Data pedagangnya kami lihat dari Dinas (KUMKMP), selain itu ada juga yang kami seleksi, kami berikan penilaian-penilaian kepada mereka," ujarnya

Adapun penilaian yang diberikan, kata Kresno, yaitu melalui penilaian karakter dari pedagang tersebut. Pedagang itu dilihat dari ketertiban mengikuti peraturan dari lokasi binaan. Bahkan, pihaknya juga melakukan survei langsung ke pedagang-pedagang untuk melihat sejauh mana aktifitas pedagang tersebut.

"Misalnya kami lihat, PKL ini tertib gak? Bukan hanya tertib bayar retribusi, tapi tertib gak dia mengikuti peraturan-peraturan dari binaan. Kami lihat usahanya juga, sepeti apa, layak dalam pengertian ada gak usahanya, kami lihat dia dagang apa, tanya kiri kanannya, lingkungannya, ini penilaian karakter," jelasnya

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang juga hadir di acara tersebut mengatakan, dirinya menargetkan 100 ribu pedagang. Ia menilai, dengan pemberian kredit itu diharapkan pedagang bisa mengembangkan usaha mereka.

Dengan sistem pembayaran retribusi secara online itu, lanjutnya, selain memudahkan pedagang, juga berguna untuk memutus potensi pungutan liar oleh oknum.

"Kami yakin kalau kami kasih bantuan sosial ke orang itu bisa aja tenggelam, tapi kalau kita kasih uang ke orang yang bisa melipatgandakan uang dengan dagang efek ekonominya akan terasa. Makanya kami putuskan kasig bantuan ke pedagang, lalu preman pungli-pungli itu gak main-main lagi ke kamu (pedagang)," tegasnya

Dengan persyaratan yang diberikan untuk mendapatkan kredit tersebut, Ahok begitu ia disapa menegaskan, para PKL meski di bawah binaan Dinas UMKMP. Hal itu untuk ketertiban PKL yang ada di Jakarta.

Sekedar informasi, sejak Agustus 2014 lalu, Bank DKI telah menerbitkan kartu ID PKL sebagai bentuk layanan pembinaan PKL. Saat ini tercatat, pedagang yang memiliki kartu ID hanya sekitar 13.500 pedagang.

"Target saya sih mau 100 ribu, yang daftar ini aja (ID ATM) belum 100 ribu, makanya sekarang pada nyesel kan. Dulu kan orang banyak protes bilang PKL kenapa harus terdaftar, sebenarnya ini saya sedang buat rapot ke mereka. Bagaimana cara berdagang mereka. Jadi pola ini yang kami lakukan," kata Ahok. (Q-1)