DPR akan Panggil Kementan Soal Overestimasi Data Beras

POLEMIK yang diakibatkan perbedaan data luas lahan baku dan produksi beras antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) terus bergulir.

Selama ini, Kementan menggunakan data luas baku sawah sebagai pijakan dalam perencanaan dan realisasi program-program pengembangan tanaman pangan padi. Maka dari itu, ketika pada kenyataannya luas sawah yang dikeluarkan Kementan ternyata lebih besar dibandingkan BPS, yakni 8,1 juta hektare (ha) berbanding 7,1 juta ha, beberapa pihak menduga ada penyalahgunaan APBN oleh Kementan.

Komisi IV DPR RI pun memastikan mereka akan membahas hal tersebut dengan Kementan. Kendati belum mempelajari data secara mendalam lantaran masih dalam masa reses, Komisi IV mengatakan persoalan itu akan menjadi bahan evaluas ke depannya.

"Tentu masalah ini akan jadi salah satu pembahasan kami," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan kepada Media Indonesia, Rabu (7/11).

Baca juga: BPK Perlu Audit Kementan

Politisi PKB itu mengatakan overestimasi data memang sungguh terjadi. Hal itu ia ketahui langsung dari laporan Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Barat (Kalbar) yang menjadi daerah pemilihannya.

"Untuk Kalbar saja juga terjadi perbedaan. Saya baru mendapat laporan dari kadis provinsi bahwa luas lahan pertanian versi BPS itu 160 ribu ha, sementara yang eksisting sesuai data Kementan yang didasarkan pada data spasial propinsi mencapai 320 ribu ha," jelasnya.

Hal serupa diutarakan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Fadholi. Ia mengatakan ketidaksesuaian data antara Kementan dan BPS akan dibahas segara setelah masa reses usai. (OL-2)