Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai inflasi pada Oktober 2018 sebesar 0,28% belum mengindikasikan ekonomi di masyarakat mulai bergerak kembali. Hal itu disampaikannya saat menanggapi inflasi Oktober 2018 yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saya kira naiknya inflasi Oktober belum mengindikasikan bahwa masyarakat mulai bergerak kembali. Kalau kita lihat data konsumsi dan penjualan ritel belum menunjukkan perbaikan yang signifikan," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (1/11).
Menurutnya, inflasi pada Oktober 2018 lebih dipicu oleh harga volatile food yang mulai meningkat setelah mengalami deflasi pada dua bulan sebelumnya. Untuk diketahui, pada September 2018 terjadi deflasi 0,18% dan deflasi Agustus 2018 sebesar 0,05%.
"Selain itu, (inflasi pada Oktober 2018) juga pengaruh ekspektasi inflasi yang meningkat seiring kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa inflasi pada Oktober 2018 tersebut tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. "Inflasi Oktober tidak diiringi oleh kenaikan konsumsi atau investasi. Kondisi ini menunjukkan inflasi yang meningkat tidak akan menyebabkan atau tidak diiringi kenaikan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, kata Piter, pemerintah harus bisa menciptakan tambahan pendapatan dan menjaga inflasi di level yang rendah dan stabil.
"Saat ini inflasi sudah rendah dan stabil tinggal bagaimana menambah income. Rencana kenaikan gaji PNS, kenaikan UMR dan penyaluran bansos sudah sangat mendukung. Tinggal implementasinya. Jangan sampai digerogoti oleh korupsi dan penyelewengan," tuturnya.
Sementara untuk investasi sendiri, menurut Piter, pemerintah harus benar-benar fokus untuk memperbaiki kemudahan berusaha. "Investasi triwulan III menurun. Pemerintah harus benar-benar fokus memperbaiki kemudahan berusaha, termasuk masalah perizinan," pungkasnya. (A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved