Headline

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Pemerintah Harus Prioritaskan Stimulus Ekonomi Jangka Pendek

Iqbal Musyaffa
06/9/2015 00:00
Pemerintah Harus Prioritaskan Stimulus Ekonomi Jangka Pendek
(Direktur Indef Enny Sri Hartati. (MI/ATET DWI PRAMADIA))
Pemerintah dalam upayanya melakukan perbaikan regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi, harus memprioritaskan pada regulasi-regulasi yang memberikan stimulus jangka pendek kepada masyarakat, terutama untuk meningkatkan daya beli.

Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan pertumbuhan ekonomi saat ini terkendala pada lambatnya konsumsi rumah tangga dan investasi.
“Diperlukan percepatan untuk menggerakkan sektor riil. Perlu segera dilakukan deregulasi apa saja yang bisa meringankan sektor riil,” ujarnya, Minggu (6/9).

Enny mengatakan pemerintah harus fokus pada upaya untuk dapat mengerem laju PHK yang dilakukan dunia usaha. “Sektor riil kita banyak hadapi masalah cash flow dalam jangka pendek karena turunnya permintaan penjualan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Karena itu perlu ada suntikan pendanaan.”

Suku bunga saat ini sangat memberatkan sektor riil untuk tumbuh. “Perlu skema kredit bersubsidi atau permudah kredit untuk UMKM. Alokasi Rp 900 miliar untuk KUR itu yang harus dipercepat pelaksanaannya, termasuk harus ada dukungan dan back up pemda juga sehingga proses gelontoran KUR oleh bank yang ditunjuk bisa cepat,” ujarnya.

Penyaluran KUR untuk UMKM ataupun perusahaan dapat diprioritaskan untuk pelaku usaha yang memang terancam gulung tikar atau terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja para karyawannya. “Ini harus dipercepat untuk menahan laju PHK.”

Selain itu, Enny menekankan agar rantai birokrasi yang berimplikasi pada pungutan-pungutan yang memberatkan dunia usaha harus disederhanakan.
“Banyak instansi yang punya wewenang menarik PNBP. Itu sumber high cost ekonomi kepada dunia usaha. Padahal PNBP itu gak pernah sampai ke keuangan negara,” tambahnya.

Pemerintah harus melakukan debirokratisasi dan mengembalikan fungsi birokrasi untuk melayani masyarakat. Lebih lanjut, Enny mengatakan perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian dalam jangka pendek, misalnya infrastruktur perdesaan.

“Itu bisa beri manfaat ke masyarakat karena dapat menyerap lapangan pekerjaan. Selain itu, juga bisa meningkatkan produktivitas sektor pangan dan juga memulihkan daya beli masyarakat,” pungkasnya.(Q-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya