Bangun Tol Informasi, Perkuat Akses Internet, Percepat Ekonomi Digital

PEMERINTAH menargetkan membangun akses internet cepat (broadband internet) untuk seluruh ibukota kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, bahkan mencakup daerah kabupaten dan pulau yang terpencil.

Kebijakan ini selaras dengan visi Pemerintah Nawacita nomer tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran yang juga telah menjadi salah satu Program Prioritas Kementerian Kominfo.

Kebijakan keberpihakan atau affirmative policy ditujukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam sektor teknologi informasi dan
komunikasi serta mempercepat perkembangan ekonomi digital. Kebijakan keberpihakan terhadap akses internet untuk masyarakat di manapun di Indonesia adalah dengan memberikan konektivitas jaringan.

Kebijakan keberpihakan Kementerian Kominfo itu ditempuh untuk mengatasi kesenjangan akses internet yang dirasakan penduduk wilayah Indonesia Bagian Timur dibanding dengan penduduk di wilayah Jawa dan lainnya yang kecepatannya lebih tinggi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan, ada proses untuk menghubungkan tiap kabupaten dan kota agar masyarakat dapat memanfaatkan internet guna menginisiasi bisnis ekonomi digital. “Pemerintah sudah membuat kebijakan keberpihakan (affirmative) yang intinya seluruh masyarakat memiliki hak akses terhadap internet,” ujar Rudiantara.

Menurut Rudiantara, dengan pemerataan akses internet maka akan mendukung sektor perekonomian nasional dan merealisasikan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Tol Informasi
Guna mewujudkan itu, Rudiantara mengungkapkan, telah dibuat dan diluncurkannya Program Palapa Ring yaitu Tol Informasi yang ditargetkan tahun 2019 selesai. Sebanyak 514 ibukota kabupaten dan kota di Indonesia akan terkoneksi dengan akses internet cepat tersebut.

Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi dengan membangun serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Selain jaringan serat optik, akan diluncurkan pula Satelit Palapa Ring untuk mengintegrasikan jaringan backbone yang telah ada (existing network) dengan yang baru dibuat (new network).

Jaringan backbone Palapa Ring akan menjadi andalan para penyelenggara telekomunikasi serta pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia. Saat ini telah terbangun konstruksi fiber optik di Indonesia bagian barat yang sudah beroperasi sejak Maret 2018. Sedangkan di Indonesia bagian tengah akan beroperasi akhir September dan Indonesia bagian timur ditargetkan rampung pada Desember 2018.

Percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dilakukan saat ini ditargetkan menjadi penopang kemajuan layanan pendidikan dan kesehatan sesuai fokus pembangunan Pemerintahan Kabinet Kerja. Hasil pembangunan infrastruktur TIK ditargetkan dapat mendorong agar layanan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia lebih baik.

“Saat ini, kita punya 262 ribu sekolah yang 80 ribunya belum terhubung internet. Melalui affirmative policy dengan Palapa Ring dan High
Throughput Satellite. Pemerintah bikin satelit. Ini bukan setelit komunikasi tapi satelit internet berkecepatan tinggi. Jadi begitu ada, satu sekolah langsung 10 megabyte. Sama, Puskesmas juga begitu. Logikanya manusia Indonesia harus lebih baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut Menteri Rudiatara menjelaskan dengan jaringan internet cepat dan satelit untuk akses internet kecepatan tinggi, akan dapat menjangkau 80 ribu lebih sekolah, madrasah dan pesantren. Lebih dari 10 ribu Kantor Polsek, Koramil yang terdapat di seluruh Indonesia.

Mudahkan Warga
Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pada tahun 2019, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan terhubung dengan akses internet cepat agar memudahkan lalu lintas informasi dan pertukaran data melalui jaringan internet.

Proyek Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pembangunan Palapa Ring mencakup menjadi Paket Barat, Tengah, dan Timur dijanjikan akan selesai dan beroperasi seluruhnya pada awal tahun 2019.

“Paket Tengah yang sampai Talaud, akhir September sudah beroperasi. Untuk Paket Timur konstruksinya akan selesai Desember nanti. Kuartal pertama tahun depan saya janjikan sudah terhubung dengan jaringan tulang punggung backbone, yang disebut broadband ini. Ini yang buat kita bersatu dari internet,” jelas Menkominfo

Dengan kebijakan keberpihakan pemerintah melalui Palapa Ring tersebut, lanjutnya, akan memudahkan masyarakat di daerah yang
selama ini sulit terjangkau jaringan telekomunikasi untuk menjadi pelaku ekonomi digital. “Ini yang menjadi salah satu driver pertumbuhan ekonomi digital.

Ekonomi Inklusif
Keberadaan infrastruktur digital akan menopang semua aspek ekonomi digital. Salah satunya yang terpenting adalah layanan financial technology (fintech). Menurut Menteri Rudiantara, perlu akselerasi dari payment system untuk mendorong inklusi keuangan.

Di Indonesia saat inu pemilik rekening bank itu sekitar 100 juta nasabah. Pemerintah mentargetkan masyarakat yang tersentuh inklusi keuangan mencapai 75 persen dari seluruh penduduk. “Peluangnya dari pengguna seluler. Penataan penggunaan kartu selular kini sudah mencapai 180 juta pengguna. Ini peluang yang bisa diberdayakan,” ujar Menteri Rudiantara.

Menteri Rudiantara juga memaparkan bahwa negara lain sudah mulai ikut masuk ke sektor layanan berbasis inklusi keuangan. Ketika pada agenda World Economic Forum di Hanoi, Vietnam, Indonesia meminta negara-negara ASEAN agar menyiapkan platform cross border payment.

“Kemenkominfo juga sudah berbicara dengan Bank Indonesia untuk memberikan kemudahan perizinan dengan basis regulasi yang diperluas. Misalnya, GoPay diperluas layanannya dan bisa menerima sebagai money changer sehingga dengan keberadaan inklusi keuangan berbendera Indonesia membuat layanan sejenis dari negara lain mengajak kerja sama,” ucap Menteri Rudiantara.

Perkuat Talenta
Rudiantara menilai bahwa faktor talenta sumberdaya manusia (SDM) berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi digital agar Indonesia tak hanya sekadar jadi pasar.

“Pemerintah Indonesia mempunyai Program Indonesia Digital Talent to 20.000 in 2019. Kami menggandeng perusahaan besar seperti Microsoft, Cisco, Huawey, Amazon, Alibaba untuk mengadakan pelatihan. Kriterianya adalah lulusan SMA, SMK, diploma dan sarjana,” ujarnya.

Menurut Menteri Rudiantara, SDM pelaku start up digital amat berkontribusi mendongkrak peningkatan ekonomi nasional dan menurunkan tingkat rasio gini. Berkaca dari pengalaman berbagai negara, persoalan talenta menjadi perhatian Pemerintah.

Oleh karena itu, ucap Menteri Rudiantara, pelatihan digital talent yang digagas Kementerian Kominfomerupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan SDM. Sampai saat ini, Kementerian Kominfo telah melakukan kerja sama dengan 22 perguruan tinggi untuk merealisasikan pelatihan tersebut.

“Pelaksanaannya nanti mereka mendapatkan pendidikan selama dua bulan, kemudian setelah lulus mereka memperoleh sertifikat. Artinya, mereka sudah siap untuk terjun di dunia kerja,” kata Menteri Rudiantara.ekonomi digital,” ujar Menteri Rudiantara.

Menteri Rudiantara menuturkan, berbagai upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan SDM yang bermanfaat bagi ekosistem digital Indonesia. Dengan memperbanyak sumberdaya manusia dari berbagai kalangan. Dalam jangka panjang, telanta-talenta digital itu akan dapat menopang upaya digitalisasi ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia.