Program Inovasi Desa Wujudkan Kemandirian Desa

SALAH satu amanah dari keberadaan Undang- Undang Nomor 6 tentang Desa ialah adanya fasilitas untuk menciptakan desadesa di Indonesia yang demokratis, mandiri, dan sejahtera. Salah satunya diwujudkan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Program Inovasi Desa.

Program Inovasi Desa ialah pendampingan yang dilakukan untuk mendorong pemanfaatan dana desa lebih berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program Inovasi Desa baru berjalan selama dua tahun ini. Lewat program yang diinisiasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyrakat Desa (PPMD) itu telah menghasilkan sejumlah inovasi dari desa-desa di Indonesia. Program Inovasi Desa dioptimalkan melalui dana desa yang telah disalurkan ke 74.957 desa di Indonesia sejak 2015.

“Pembelajaran inovasi desa ini dapat benar-benar menyiarkan fakta sosiologis upaya-upaya desa ini membangun keberdayaan peri kehidupan dari pinggir sehingga kepercayaan publik kepada desa semakin besar karena kemampuan desa membangun serta menjaga kepercayaan negara dalam bentuk limpahan kewenangan dan subsidiaritas,” kata Dirjen PPMD Taufik Madjid.

Salah satu kesuksesan dalam mengejawantahkan Program Inovasi Desa bisa dilihat di Desa Paskebali, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali, yang mengembangkan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis pemetaan potensi desa, baik berupa aset terlihat maupun tak tampak.

BUMDes di Desa Paskebali kini memiliki lima unit usaha yang semuanya berjalan baik dan memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian desa dan warganya. Lewat
diferensiasi tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) Desa Paskebali pada tahun ini mencapai Rp53.940.000.

Adanya diversifikasi unit usaha BUMDes di Desa Paskebali dilatarbelakangi kondisi sosial desa yang berjarak 1 kilometer dari Kota Semarapura tersebut. Di sana sebelumnya masih
ada 212 kepala keluarga (KK) miskin meski Desa Paskebali memiliki potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa digarap.

Potensi itu berupa Taman Seganing, Kali Unda, Bukit Mandean, Tari Lente, Lukat Gini, Dewa Mesraman, tradisi ngelawang, kerajinan rumah tangga berupa usaha beludru Prada,
usaha payung adat, usaha tenun, usaha endek, usaha gamelan Bali, usaha lukisan, usaha sarana upacara adat, dan usaha anyaman daun kelapa.

“Yang jadi solusi keberhasilan dari Program Inovasi Desa di Desa Paskebali ialah pemuka adat yang bersinergi dengan dunia usaha lewat BUMDes, ini biasanya jadi sesuatu yang sulit dilakukan di Bali,” kata Tenaga Ahli Program Inovasi Desa Provinsi Bali I Made Adi Parmadi.

Lima unit usaha yang dikembangkan BUMDes Paskebali mampu menyerap 55 tenaga kerja dari warga desa serta menggairahkan industri rumah tangga. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Desa Paskebali pun meningkat dengan tren 200 wisatawan per hari.

Dampak lainnya ialah menurunnya keluarga miskin hingga 80%, dari sebelumnya 212 KK menjadi 41 KK pada 2017 dan menerima penghargaan peringkat 2 tingkat provinsi
dalam rangka penurunan kemiskinan.

“Ke depan, kami mengusulkan kepada Desa Paskebali untuk mengembangkan inovasi desa berbasis digital dengan mengembangkan website dan aplikasi. Hal itu bisa
memberikan infomasi yang lebih baik bagi wisatawan sehingga dapat meningkatkan kunjungan dan juga pendapatan daerah,” ujar Adi Parmadi.

Jaminan kesehatan

Di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat, Program Inovasi Desa diwujudkan dengan meluncurkan program Kartu Desa Sehat sebagai solusi untuk menjamin kesehatan warga desa yang tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS).

Pemerintah Desa Girimukti mengalokasikan dana Rp50 juta setiap tahunnya untuk menjamin kesehatan 150 orang dengan fasilitas pengobatan gratis di posyandu, polindes, bidan desa, dan puskesmas.

Kepala Desa Girimukti Akung mengatakan, di desanya terdapat 1.236 kepala keluarga yang terdiri dari berbagai macam status sosial. Hanya beberapa keluarga miskin, ada yang belum memiliki jaminan kesehatan baik yang disediakan pemerintah pusat maupun daerah.

“Ada sekitar 700 KK yang masuk kategori miskin di desa kami dan beberapa belum terlindungi dengan baik Jamkesda maupun JKN. Karena itu, kami coba membantu melalui dana desa yang ada. Memang terbatas baru 150 orang saja karena dana desa kami gunakan juga untuk keperluan lain,” katanya.

Warga yang mendapatkan fasilitas Kartu Desa Sehat itu dibatasi pada 4 kategori warga, yaitu warga yang memiliki banyak tanggungan, penyakit tetap, ibu hamil, dan warga yang tidak memiliki jaminan sosial. Pemerintah desa pun telah melakukan perjanjian kerja sama dengan puskesmas dan bidan desa untuk menyepakati operasional prosedur pengobatan gratis bagi warga.

Lewat Kartu Desa Sehat, warga bisa langsung berobat ke bidan desa secara gratis. Sementara itu, warga yang ingin berobat ke Puskesmas harus mengantongi surat pengantar dari desa. Kartu Desa Sehat pun bisa digunakan ke RSUD, tetapi pemegangnya hanya bisa mengklaim biaya transportasi dan perawatan pertama.

“Bila seandainya tahun depan kami bisa mendapatkan tambahan dana desa, akan bisa kami tambahkan penerima manfaatnya. Jika tidak bisa, mungkin akan gunakan
sistem bergilir,” tandas Akung.