Mengawal Efektivitas Pembangunan Infrastruktur

PEMBANGUNAN infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal itu disebabkan melalui infrastrukturlah, distribusi perekonomian bisa lebih merata.

Infrastruktur pun tidak cuma jalan, tetapi juga jembatan, bendungan, hingga sarana penunjang, seperti sanitasi dan air bersih. Dengan tersedianya berbagai fasilitas infrastruktur, kualitas maupun taraf hidup masyarakat bisa meningkat. Lembaga yang paling bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur, tentu saja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Namun, ada satu bagian dari intansi ini yang memegang peran paling krusial, yakni Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Badan ini bertanggung jawab mengawal proses pembangunan infrastruktur, mulai perencanaan hingga perawatan. Tanpa adanya proses perencanaan yang matang, infrastruktur yang terbangun diyakini tidak akan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan dalam membangun infrastruktur tentu pemerintah memperhatikan berbagai aspek di wilayah yang akan menjadi target  pembangunan. Pembangunan infrastruktur di suatu daerah, menurutnya, harus diikuti juga dengan pengembangan sektor-sektor produktif dalam kawasan.

“Maka dari itu, diperlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, tetapi juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Di sinilah peran BPIW menjadi kunci. Secara rinci, badan ini bertanggung jawab dalam memetakan dan merencanakan pembangunan di perbatasan, perdesaan, perkotaan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri.

Seluruh pembangunan itu harus dijalankan dengan tahap yang runut tanpa mendahului satu sama lain, mulai survei, investigasi, desain, akuisisi lahan, konstruksi, operasional, hingga perawatan. Dengan demikian, semua proses pengerjaan kegiatan dan hasil dari pembangunan akan terpadu dan memberikan manfaat yang optimal.

Sebagai contoh ialah KSPN Danau Toba di Sumatra Utara. Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengungkapkan, seluruh pembangunan di kawasan itu, mulai akses jalan, perumahan, hingga sanitasi direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu untuk mendukung daerah wisata tersebut.

Semua pengerjaan itu sedianya berada di bawah empat direktorat yang berbeda. Pembangunan jalan berada di bawah Ditjen Bina Marga, ketersediaan air menjadi tanggung jawab Ditjen SDA dan perumahan ada di Ditjen Penyediaan Perumahan.

“Ini yang kami padukan. Jadi Danau Toba, kami berikan akses jalan. Kemudian di sana kami sediakan sanitasi untuk kebutuhan wisatawan. Perumahannya kami kerjakan dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk dijadikan home stay.

Jadi semua dikerjakan secara terpadu sehingga pengembangan wilayah menjadi lebih baik,” jelas Hadi kepada Media Indonesia, Rabu (17/10).

Begitu pun dengan membangun bendungan. Dalam membangun bendungan, BPIW tentu telah memetakan kemana persediaan air bisa disalurkan sehingga sumber daya alam yang ada bisa dimanfaatkan maksimal bagi masyarakat.

“Kalau mau bangun perumahan di sekitar bendungan tentunya kami petakan di mana yang paling tepat,” tambahnya.

Pemerintah menyadari untuk membangun infrastruktur dana yang tersedia pun terbatas. Oleh karena itu, berbagai skema pembiayaan pun mulai dipikirkan, termasuk dengan pelibatan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam pertemuan tahunan dana moneter internasional dan bank dunia di Bali, pekan lalu, sejumlah proyek infrastruktur pun ditawarkan kepada para investor, baik itu pembangunan jalan maupun transportasi. (E-2)