Alasan Pemerintah Membeli PI Rio Tinto di PT Freeport Indonesia

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan Freeport-McMoran Inc (FCX) meneken pokok-pokok perjanjian (head of agreement/HoA) penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI kepada Inalum pada 12 Juli 2017 lalu.

Tahap divestasi saham 51% direalisasikan setelah Inalum membayarkan dana sebesar US$3,85 miliar (setara Rp53,9 triliun, kurs 14.000 per dolar AS) untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI dan 100% saham FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% saham PTFI.

Dengan demikian, saham pemerintah di PTFI akan bertambah dari 9,36% menjadi 51,83%. Meskipun pemerintah berharap divestasi rampung akhir Juli 2018, Inalum bisa menyelesaikan seluruh proses akhir Agustus 2018.

Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia justru membeli “participating interest” (PI) Rio Tinto, dan bukan saham Freeport-McMoran (FCX) di PT Freeport Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui keterangan tertulis yang diterima Selasa (17/7) menjelaskan bahwa pada 1996, Rio Tinto dan FCX menandatangani “participation agreement” yang intinya memberikan hak atas hasil produksi dan kewajiban atas biaya operasi PTFI sebesar 40% sampai dengan tahun 2022, dengan kondisi produksi di atas level yang sudah disepakati bersama (metal strip). 

"Mulai tahun 2023 Rio Tinto akan mendapatkan hak dan kewajiban penuh sebesar 40% dari produksi dan biaya operasi, tanpa metal strip, hingga 2041," ujar Kementerian ESDM.

Menteri ESDM RI telah menyetujui skema kerja sama operasi antara Rio Tinto dengan FCX ini pada tanggal 29 April 1996. Kerja sama operasi ini, walaupun tidak mempengaruhi komposisi saham PTFI, namun mempengaruhi komposisi kepemilikan PTFI.

Di awal 2017, CEO Rio Tinto sudah mengumumkan akan keluar dari PTFI, dan sudah menawarkan kepada pihak ketiga. Jika ini terjadi, maka akan semakin sulit untuk menyatukan komposisi saham dan komposisi kepemilikan PTFI.

"Jika pemerintah tidak mengambil (PI Rio Tinto di PTFI) saham akan ditawarkan ke pihak lain," jelas Kemernterian ESDM. (RO/OL-3)