Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis angka gini ratio atau tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia turun tipis dari 0,391 pada September 2017 menjadi 0,389 pada Maret 2018.
Berkurangnya gini ratio melengkapi capaian penurunan tingkat kemiskinan dari 10,12% menjadi 9,82% pada periode yang sama kali ini.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan faktor utama yang menjadi pendorong turunnya gini ratio adalah kenaikan pengeluaran oleh masyarakat yang menandakan adanya peningkatan pendapatan.
"Secara nasional, kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah lebih cepat dibandingkan kelompok menengah dan atas," ujar Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Senin (16/7).
Pertumbuhan pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah mencapai 3,06%. Sedangkan bagi kelompok 40% menengah, tingkat pengeluaran hanya tumbuh 2,54% dan kelompok 20% teratas sebesar 2,59%.
Kendati menurun secara nasional, gini ratio belum merata di sejumlah daerah. Pasalnya, gini ratio di pedesaan justru meningkat dari 0,320 pada September 2017 menjadi 0,324 pada Maret 2018. Sedangkan di perkotaan berhasil turun dari 0,404 menjadi 0,401 pada periode yang sama.
"Di daerah perkotaan, kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah lebih cepat dibandingkan kelompok menengah dan kelompok atas," jelasnya.
Di perkotaan, jumlah pengeluaran kelompok bawah meningkat 2,49%. Kelompok menengah tumbuh 2,17%, dan kelompok atas banyak 0,94%.
Sebaliknya, di perdesaan, kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah tidak secepat kelompok atas, meski lebih baik daripada kelompok menengahnya.
Tercatat, peningkatan pengeluaran kalangan atas di perdesaan mencapai 4,95%. Sementara kalangan bawah dan menengah, hanya tumbuh 2,93% dan 2,35%.
Suhariyanto mengungkapkan pemerintah, ke depannya, perlu memperhatikan kinerja pertumbuhan ekonomi sehingga lebih berkualitas, baik di perkotaan dan perdesaan, terutama untuk sektor-sektor yang bisa meningkatkan industri padat karya dan pertanian.
"Semua itu bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga bisa memberikan upah bagi masyarakat," jelasnya. (OL-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved