Jatah 10% Saham Freeport, Pusat Harus Bantu Keuangan Papua

DIREKTUR Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah pusat untuk mengantisipasi kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk pembelian 10% saham PT Freeport Indonesia. Hal itu supaya jatah tersebut tidak diambil alih swasta seperti yang sempat terjadi pada PT Newmont.

"Kepemilikan saham itu artinya harus setor modal. Selama ini, Pemda justru kesulitan kalau harus setor modal, jadinya mereka minta swasta membantu permodalan dan dapat saham partisipasi," terangnya kepada Media Indonesia, Minggu (15/7)

Menurut dia, pemerintah pusat harus memastikan 10% jatah saham untuk Pemerintah Provinsi Papua tidak dijual ke swasta. Kemudian pemerintah pusat perlu membantunya dengan memberikan penyertaan modal.

"Kalau begini, pemerintah pusat perlu membuat perjanjian dengan Pemda Papua untuk tidak menjual saham sambil mengurus penyertaan modal diantisipasi sejak awal," katanya.

Fabby menjelaskan, skema lain yakni pemerintah pusat melalui PT Inalum membeli seluruh jatah sama yang diserahkan Freeport. Nantinya, pemerintah daerah membayar dengan mengangsur kepada Inalum.

"Bisa saja, pemerintah pusat menalangi dulu dan nanti dibayar secara bertahap oleh Pemda dari hasil produksi Freeport," tutupnya. (OL-7)