Mayoritas Fraksi Setuju RUU Pertanggungjawaban APBN 2017

SELURUH fraksi di DPR RI memberikan pandangannya atas keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/7) hari ini.

Perwakilan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Esti Wijayati meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah.

"Peningkatan kinerja pemerintah dalam mengelola APBN masih perlu diupayakan. Karena sampai saat ini belum optimal. Namun upaya pemerintah mengendalikan harga di mana inflasi semakin terkendali, juga perlu diapresiasi," ujar Esti.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar pengelolaan APBN tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berorientasi pada aspek kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah dinilai harus menciptakan pemerataan, sehingga kesenjangan antar daerah semakin berkurang.

Pemerintah disebut perwakilan dari Partai Demokrat, Teuku Rifki Harsya, perlu mencermati strategi pengendalian defisit anggaran tanpa menambah beban utang negara. Mengingat sampai akhir 2017, posisi utang negara mencapai Rp 3.938,7 triliun. Selain itu, besarnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) harus dipastikan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dengan realisasi belanja pemerintah pusat yang di bawah target, kami pemerintah memperhatikan realisasi belanja dan prosedurnya. Pemerintah harus memperhatikan daya beli masyarakat yang masih lesu, sehingga pertumbuhan ekonomi belum terlalu tinggi. Ini juga sebabkan penerimaan perpajakan relatif rendah,"ujar Rifki.

Dari 10 fraksi yang memberikan pendapat, hanya 2 fraksi (Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera) yang menyatakan menolak pertanggungjawaban APBN 2017. Sementara sisanya menyatakan menerima laporan pertanggung jawaban APBN 2017. Artinya, laporan pertanggungjawaban tersebut bisa dilanjutkan untuk dijadikan undang-undang. (OL-7)