Ekonomi Pancasila Dimulai dari Penyelenggara Negara

MEMBENTUK penyelenggara perekonomian negara yang Pancasilais lebih penting ketimbang membuat sistem ekonomi yang Pancasilais.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo dalam seminar bertajuk 'Memantapkan Dasar Keilmuan Ekonomi Pancasila' di Universitas Pancasila, Jakarta, Rabu (6/6).

Siswono mengungkapkan akan percuma jika pemerintah berupaya menciptakan sistem ekonomi berbasis Pancasila, sementara para penyelenggara negara tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

"Jadi kita bukan mencari sistemnya dulu, melainkan mulai menggali dari penyelenggara negara yang Pancasilais. Nanti otomatis sistem akan mengikuti," ucapnya.

Terkait pemerintahan saat ini, ia melihat Presiden Joko Widodo sudah memiliki jiwa Pancasilais. Begitu banyak kebijakan yang dibuat demi mengangkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Seperti BBM (bahan bakar minyak) satu harga. Dulu di kampung saya, di Mahakam, satu liter premium itu Rp30 ribu. Bahkan di Wamena Rp100 ribu per liter. Presiden Jokowi mengubah itu. BBM dijadikan satu harga. Lalu ada upaya kepemilikan saham Freeport 51%. Itu semua kebijakan yang berorientasi pada rakyat," tutur pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan tersebut.

Secara umum, Siswono menjelaskan kajian ideal ekonomi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi internasional. Saat ini, dunia sedang bergerak maju dengan sangat cepat dan menyebabkan banyak negara mengubah landasan mereka, tidak terkecuali Amerika Serikat dan Tiongkok.

"Amerika Serikat sekarang jadi sangat proteksionis, bertentangan dengan paham liberalisme yang mereka anut. Tiongkok kini menerapkan liberal kapitalisme, bertentangan dengan paham komunisme mereka. Itu semua dilakukan demi kepentingan nasional tiap-tiap negara," terangnya.

Begitu pun Indonesia. Pemerintah harus benar-benar paham akan kepentingan negara untuk kemudian menerapkan landasan yang sesuai dengan kondisi wilayah tersebut.

"Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kepentingan kita adalah memajukan kesejahteraan umum. Caranya dengan melakukan pemerataan kesempatan dan demokrasi ekonomi," jelas Siswono

"Tidak mungkin kita bisa mencapai kesejahteraan tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan masyarakat. Gini rasio kita sudah di 0,4% dan itu sudah baik," sambungnya.

Adapun pengamat ekonomi Revrisond Baswir mengatakan saat ini negara harus memanfaatkan berbagai alat untuk menguatkan penanaman jiwa-jiwa Pancasilais.

"Banyak sekali universitas tidak lagi membentuk mahasiswa yang memiliki karakter Pancasilais sehingga seakan akan lupa pada jati diri bangsa," ujar Revrisond.

Ekonomi Pancasila, lanjutnya, bukan hanya negara yang bertugas memajukan kesejahteraan masyarakat, tetapi masyarakat juga perlu berperan mengamalkan Pancasila. (X-12)