Indonesia Dukung Peningkatan 30% Tutupan Hutan di 2030

INDONESIA mendukung pencapaian target peningkatan tutupan hutan di dunia sebesar 30% di 2030. 

Sebagai bentuk nyata dukungan tersebut, pemerintah akan menyusun naskah Voluntary National Contribution (VNC) atau Kontribusi Nasional Sukarela, pada implementasi United Nation Strategic Plan on Forests (UNSPF) atau Rencana Strategis Kehutanan PBB.

Dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang disampaikan oleh Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK Agus Justianto, masyarakat internasional mengakui dan mengapresiasi upaya Indonesia dalam pengelolaan lahan gambut, yang sebelumnya banyak terbakar dan menyebabkan bencana asap.

Disampaikan Agus, PBB telah mengesahkan Rencana Strategis Kehutanan PBB 2017-2030, melalui United Nations Forum on Forests (UNFF) atau Forum Kehutanan PBB, pada Januri 2017. Rencana Strategis tersebut meliputi enam tujuan global terkait hutan beserta 26 target terkait.

Satu di antaranya ialah mengembalikan hilangnya tutupan hutan di seluruh dunia melalui pengelolaan hutan lestari. Termasuk perlindungan, restorasi, penghijauan, serta meningkatkan upaya untuk mencegah degradasi hutan dan berkontribusi pada usaha global dalam mengatasi perubahan iklim.

Dengan didukung Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Indonesia melalui KLHK telah memulai penyusunan VNC dengan melibatkan multipihak. Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis KLHK 2015-2019. 

Diharapkan laporan VNC tersebut dapat mencerminkan situasi, kondisi, dan potensi kehutanan nasional, serta langkah-langkah korektif yang telah digulirkan.

"VNC bukan dirumuskan hanya untuk memenuhi proses internasional, tetapi harus dapat direalisasikan. Langkah-langkah memenuhi kontribusi nasional tersebut,diharapkan dapat mendorong pembangunan kehutanan Indonesia agar dapat memberikan meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi bangsa Indonesia," ujar Agus, dalam Semiloka Implementasi UNSPF di Jakarta, Kamis (29/3).

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto meyakini, program Perhutanan Sosial merupakan salah satu upaya nyata dalam mendukung keenam tujuan global Rencana Strategis Kehutanan PBB.

"Melalui Perhutanan Sosial, akses hutan diseimbangkan kepada masyarakat, dari semula terbatas untuk pemerintah dan perusahaan. Pendekatan Perhutanan Sosial dilakukan secara holistik, integrated (terintegrasi), tematik dan spasial," ujar Bambang.

Hingga September 2017, alokasi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), telah mencapai 13.462.101 Ha untuk seluruh Indonesia. Ia juga mengatakan, KLHK kini memiliki Sistem Navigasi Perhutanan Sosial (SiNav PS), yang memuat informasi kemajuan implementasi Perhutanan Sosial, dengan berbasis data spasial.

Menurut Bambang, kecepatan implementasi pencapaian target Perhutanan Sosial ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan regulasi, dan dukungan semua pihak.

"Selain itu, akses pendampingan juga sangat penting. Bagaimana akses setelah diberikan perlu diiringi dengan tenaga pendampingan. Idealnya satu SK satu pendamping, untuk memastikan bagaimana kelembagaan itu didirikan, tata kelola hutan bisa bersinergi dengan KPH, dan memastikan tata usahanya", lanjutnya.

Adapun panduan pendampingan Perhutanan Sosial juga tengah disusun oleh KLHK, dengan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan SiNav PS dan berbasis android, sehingga mudah diakses di manapun setiap saat. (OL-2)