Di Awal, Tapera hanya Pungut Premi dari ASN

PEMERINTAH segera merealisakan pembentukan badan pengelola (BP) tabungan perumahan rakyat (Tapera) dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merupakan salah satu anggota Komite Tapera mengungkapkan bahwa saat ini komite masih menunggu Keputusan presiden yang tengah diselesaikan untuk membentuk panitia seleksi yang nantinya akan memilih lima komisioner sebagai penggerak BP Tapera. Kelima komisioner itu diupayakan akan ditetapkan sebelum 24 Maret mendatang, yang menjadi masa akhir berfungsinya Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

Bapertarum-PNS itulah yang nantinya akan dilebur dan diubah menjadi BP Tapera dengan manajemen yang 100% baru. “Tentu akan ada masa transisi dari Bapertarum kepada BP Tapera, seperti pemindahan aset, penetapan berapa kewajiban yang harus dilakukan, termasuk aset mana yang harus dipindahkan. Dengan demikian, walaupun fungsinya sudah berakhir, kewajiban Bapertarum kepada aparatur sipil negara (ASN) dalam pembelian rumah masih tetap bisa dijalankan selama 3 bulan ini,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Jakarta, Senin (19/2).

Saat ini, lanjutnya, aset yang dimiliki Bapertarum mencapai Rp11 triliun yang nantinya akan dikurangi dengan kewajiban pembayaran kepada ASN yang sudah mengumpulkan tabungan selama ini dan rencana ekspansi BP Tapera ke depan. “Audit sudah selesai minggu ini dan laporan akan disampaikan. Tentu semuanya akan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan karena pembubaran dan pemindahan aset itu memang sebaiknya diaudit,” jelas perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Menteri PU-Pera Basuki Ha-dimuljono mengatakan, untuk tahap awal BP Tapera akan fokus untuk melakukan pungutan kepada ASN dan para anggota Asabri. Menurutnya, yang terpenting pada masa-masa awal ialah bagaimana membangun gambar-an BP Tapera sebagai tabungan perumahan yang memiliki kredibilitas sehingga dapat menarik perhatian masyarakat umum secara lebih luas lagi.

“Tapera tidak akan langsung berlaku untuk semuanya. Para pekerja (swasta) kan sudah terkena beban, ada tunjangan hari tua dan sebagainya. Jadi sebaiknya tidak langsung dibebani Tapera, biarkan mereka lihat kredibilitasnya terlebih dulu,” papar Basuki. (E-1)