Dana Rp3,2 T Disiapkan untuk Kredit Ultramikro

PEMERINTAH menyiapkan dana sebesar Rp3,24 triliun untuk pembiayaan ultramikro (UMi) dengan target penerima dana lebih dari 800 ribu debitur pada 2018. “Dana Rp3,24 triliun merupakan total dari alokasi dana 2018 sebesar Rp2,5 triliun ditambah sisa alokasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp747 miliar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (23/1). Pada pertengahan Agustus 2017, pemerintah ­meluncurkan proyek percontohan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor mikro yang tidak memiliki akses kredit dari perbankan atau segmen ultramikro, dengan sasaran 44 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Dalam proyek percontohan tersebut, Kemenkeu bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.Pembiayaan ultramikro menyasar pengusaha segmen mikro yang membutuhkan pembiayaan di bawah Rp10 juta. Dengan begitu, plafon maksimal pembiayaan ­ultramikro itu tidak dapat melebihi Rp10 juta. Sri melanjutkan realisasi pembiayaan ultramikro pada 2017 mencapai Rp743 miliar untuk 307 ribu debitur dengan tingkat pinjaman bervariasi dari Rp1 juta hingga Rp10 juta per debitur.

Menurut dia, dengan anggar­an yang disiapkan pemerintah saat ini sebesar Rp3,24 triliun, pihaknya optimistis dapat membantu pelaku usaha mikro terutama yang berada di lapisan terbawah. “Kami berharap mereka bisa menjadi lebih mandiri dan dengan dana ini bisa memberdayakan masyarakat pada tingkat paling bawah,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara. Sebelumnya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku pelaksana pembiayaan UMi menyebutkan proyek percontohan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro tersebut diterapkan di 19 kabupaten/kota. Penyaluran pembiayaan disalurkan melalui tiga badan usaha milik negara (BUMN), yaitu PT Pegadaian, PT Bahana Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan tingkat bunga pada kisaran 2%-4%.

Lebih baik
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memastikan penyaluran kredit pada 2018 bisa lebih baik daripada 2017 setelah perbankan melakukan restrukturisasi dan penghapusbukuan kredit bermasalah.
“Proses restrukturisasi dan penghapusbukuan, didukung oleh membaiknya ekonomi pada 2018, bisa membantu pertumbuhan kredit,” kata Wimboh di Jakarta, Senin (22/1).

Wimboh mengatakan pro­ses restrukturisasi dan penghapusbukuan kredit bermasalah itu telah menghambat pertumbuhan kredit pada 2017 yang hanya mencapai 8,24%, atau tidak mencapai target 11%. Namun, ia memastikan penyaluran kredit bisa lebih tinggi pada 2018 dan tidak hanya diberikan kepada sektor infrastruktur, tetapi juga sektor riil dan produktif yang bermanfaat untuk menggerakkan perekonomian. “Kita mengupayakan bebe­rapa pembiayaan kepada sektor produktif dan aktivitas baru dengan menciptakan klaster-klaster baru di daerah lain di Indonesia, termasuk kepada petani, petambak, atau nelayan agar bisa berkontribusi kepada kredit di 2018,” ujar Wimboh. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) dan OJK sama-sama memproyeksikan pertumbuhan kredit pada kisaran 10%-12%. (E-3)