Opsi Impor Beras Perlu Dikaji

HARGA beras, terutama jenis medium, yang terus merangkak naik, membuat pemerintah mungkin akan membuka opsi impor beras. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta untuk mengkaji opsi itu bila harga komoditas tersebut terus meroket. “Opsi impor tidak dilarang, tapi kita minta jajaki. Incase, kalau memang makin naik, harus impor segera,” katanya kepada wartawan di Kantor Presiden, kemarin. Kalla sebelumnya menggelar rapat terkait beras dengan para menteri dan pejabat terkait.

Wakil Presiden menyampaikan hal itu menanggapi terus merangkaknya harga beras kelas medium yang kini telah mencapai lebih dari Rp11.000 per kg, melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp9.450 per kg. Dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga beras kualitas medium tercatat terus melonjak. Pada Minggu (7/1), harga rata-rata nasional beras kualitas medium sebesar Rp11.041, Senin (8/1) meningkat menjadi Rp11.131 per kg, dan Selasa (9/1) meningkat menjadi Rp11.177 per kg.

Tim pengawas
Wapres dalam kesempatan itu meminta Bulog menggelar operasi pasar besar-besaran guna meredam kenaikan harga. Kementerian Perdagangan bahkan sampai perlu membentuk Tim Pengawasan Operasi Pasar (OP) Beras 2018 untuk memantau ketersedian pasokan dan stabilitas harga beras medium. Tim akan bertugas dalam dua tahap. Tahap pertama pada 8-31 Januari 2018 dan tahap kedua dimulai pada 1 Februari-31 Maret 2018. “Pembentukan tim pengawasan OP itu untuk mengawal pelaksanaan operasi pasar beras medium oleh Bulog bersama dinas perdagangan dan satgas pangan di seluruh Indonesia,” jelas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Selasa (9/1).

Tim pengawas OP, lanjut Enggar, beranggotakan para staf unit eselon I di lingkungan Kemendag yang akan bermitra dengan satuan tugas (satgas) pangan, 26 divisi regional (divre)/101 subdivre Bulog, dinas perindustrian dan perdagangan di 101 kabupaten/kota dan 34 provinsi, serta para pelaku usaha termasuk distributor beras dan pedagang beras di pasar eceran di 101 kabupaten/kota. Sementara itu, lokasi pengawasan OP mencakup 26 divre Bulog, 101 subdivre Bulog, dan 198 lokasi pasar. Tim pengawasan OP bersama mitra kerja akan memastikan pasokan OP beras medium oleh divre/subdivre Bulog ke distributor/pedagang besar sampai ke tangan pedagang di pasar pantauan BPS dengan cukup dan lancar tanpa kendala. Selain itu, tim memastikan tersedianya stok beras medium di gudang Bulog dan distributor, serta memastikan agar OP beras medium dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan harga dan inflasi periode Januari-Maret 2018.

Enggar juga mengatakan tim bertugas memastikan terlaksananya penjualan beras medium tidak melebihi HET di wilayahnya yang mengacu pada Permendag Nomor 57/MDAG/PER/8/2017. Di wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, HET beras medium ditetapkan Rp9.450/kg. Untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur Rp9.950/kg, sedangkan di Maluku dan Papua sebesar Rp10.250/kg. (Mal/E-2)