Tahun Politik, Uang Tunai Naik 10%

BANK Indonesia (BI) memprediksikan kebutuhan uang tunai pada tahun ini akan terus meningkat. Hal tersebut tidak hanya didorong kegiatan politik, tetapi juga pertumbuhan ekonomi seperti belanja pada sektor infrastruktur. “Tahun 2018 disebut tahun politik, tetapi kami melihat dari tren yang ada yang paling dominan dari meningkatnya kebutuhan uang tunai ini ialah pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan kegiatan politik. Imbasnya akan ada kenaikan permintaan uang kartal,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI, Suhaedi, kepada pers di Jakarta, Jumat (5/1).

Menurut dia, jumlah uang yang diedarkan pada tahun ini diperkirakan naik 10%-12% ketimbang di 2017 yang mencapai Rp694,8 triliun. “Kami perkirakan pada rentang 10%-12%, tapi kami akan lihat terus karena semuanya bergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi,” tutur dia. Suhaedi meyakini kegiatan ekonomi juga akan bergerak lebih cepat pada 2018 ketimbang di 2017. Bank sentral memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2018 berada di 5,1%-5,5% (yoy). Meski demikian, Suhaedi menyatakan pada 2017 telah terjadi pertumbuhan penggunaan uang tunai yang signifikan. Pada tahun lalu penggunaan uang tunai meningkat sekitar 13,4%, atau menjadi Rp694.8 triliun dari tahun sebelumnya Rp612 triliun.

“Pertumbuhan itu ialah yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Faktor penyebabnya berasal dari penyebaran uang yang mulai merata dan pertumbuhan ekonomi,” ujar dia. Di sisi lain, lanjut Suhaedi, BI juga melihat terdapat faktor sentimen masyarakat yang ingin menukarkan uang mereka dengan uang emisi terbaru yang dikeluarkan pada akhir 2016. “Itu tentu mendorong permintaan uang kartal,” tuturnya. Hal itu, misalnya, terlihat pada seluruh kantor wilayah BI yang mencatat permintaan uang (outflow) sebesar Rp684,9 triliun atau meningkat 12,2% pada 2017 dari tahun 2016, dengan arus uang masuk (inflow) sebesar Rp603,6 triliun atau meningkat 3,3% dari tahun sebelumnya.

Suhaedi menambahkan pada 2017 BI pun berupaya keras memenuhi kebutuhan uang tunai seluruh masyarakat di daerah kota sampai perbatasan. Dengan begitu, wajar apabila distribusi uang melalui kantor perwakilan dan kantor kas BI meningkat sebesar 23,6% menjadi Rp311,1 triliun jika dibandingkan dengan di 2016 yang sebesar Rp251,6 triliun.

Uang palsu
Pada kesempatan tersebut ­Suhaedi mengatakan BI saat ini tengah berupaya mengurangi peredaran uang tak laik dan mengantisipasi peredaran uang palsu. Dalam hal ini BI melakukan pengecekan melalui kantor perwakilan dan kas BI. “BI bakal mengecek, apakah uang yang beredar itu laik edar atau tidak. Uang lusuh juga diharapkan disetorkan ke BI untuk diganti dengan uang yang laik edar,” tuturnya.

Selain itu, BI telah memberikan izin kepada 26 perusahaan jasa distribusi uang guna memastikan kelaikan dan mengantisipasi per­edaran uang palsu. “Dengan begitu, kebutuhan masyarakat bisa terlindungi,” tutur Suhaedi. BI juga mengapresiasi aparat penegak hukum yang tidak hanya menangkap pengedar uang palsu, tetapi juga pemodalnya. “Kami mengapresiasi upaya peradilan yang memberikan efek jera. Dari kasus yang diadili, hukumannya sudah di atas 10 tahun penjara,” tutupnya. (E-3)