Pendirian Holding Migas demi Efisiensi

MENTERI BUMN Rini Soemarno mengatakan pembentukan holding BUMN migas akan dilakukan untuk mendorong efisiensi dan kemandirian dalam bidang energi. “Aktivitasnya akan tetap berjalan seperti sekarang, tetapi lebih efisien,” ujar Rini saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/1). Rini menjelaskan penyatuan BUMN yang bergerak dalam bidang energi, seperti PT Pertamina (persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (persero), akan memperkuat peran pemerintah dalam sektor migas. “Untuk bisa menjadi negara yang mandiri dari sisi energi, otomatis kita harus memiliki BUMN yang kuat dan efisiensi dalam berinvestasi,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan pembentukan holding BUMN migas yang direncanakan pada triwulan I 2018 bisa memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat dari segi keuntungan maupun penerimaan. “Kita harapkan dengan efisiensi yang lebih baik, pendapatan lebih baik, keuntungan lebih baik, bayar pajak lebih baik dan dividen juga akan lebih baik,” kata Rini. Proses pembentukan holding BUMN migas saat ini masih dalam proses. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai penyatuan BUMN migas telah melalui proses harmonisasi. Kajian bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan tentang holding pun telah dimutakhirkan dan sedang dalam proses penyelarasan final.

Strategi pelaksanaan holding ini dalam jangka pendek ialah quick wins dengan mengintegrasikan Pertamina dan PGN, yang dilanjutkan sinergi operasional dan komersial di jangka menengah dan panjang. Menurut rencana, skema holding BUMN migas akan dipimpin PT Pertamina sebagai induk holding. Pembentukan holding migas direncanakan terealisasi awal tahun ini. Namun, harus ada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), minimal 21 hari setelah undangan RUPSLB tersebut diumumkan di media massa. Hingga kini, pengumuman mengenai RUPSLB belum ada.

Saat ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada awal Desember lalu, Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik enggan memberikan komentar soal holding dengan alasan masih berproses. DPR mendukung pembentukan holding migas ini. “Yang penting harus mampu meningkatkan kapasitas perusahaan migas menjadi lebih baik daripada saat ini,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron. (Try/E-2)