Jokowi: Perubahan Ekonomi Harus Disikapi Cepat

PERUBAHAN kondisi perekonomian yang begitu cepat harus disikapi dengan cermat. Mulai dari tren pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, hingga kemajuan teknologi informasi.

Presiden Joko Widodo menyinggung banyaknya anggapan yang kerap membandingkan situasi ekonomi dari waktu ke waktu. Padahal situasi ekonomi kini tengah memasuki fase baru.

Dia mencontohkan fenomena lonjakan (booming) komoditas sekitar 2011-2012 yang mendorong konsumsi rumah tangga (RT) di level 7%. Namun, tingkat konsumsi RT saat ini berada di kisaran 4,93%-4,95%. Tidak jauh berbeda, pertumbuhan ekonomi global pun menunjukan perubahan. Jika dulu tumbuh di level 5%, kini hanya tumbuh sekitar 3%.

"Kita lihat China dulu bisa tumbuh 11%-12%, sekarang hanya 6%. Inilah perbedaan yang harus kita pahami agar dalam mengambil kebiJakan tidak salah. Banyak yang berubah, banyak bisnis baru yang juga mengubah perilaku konsumen dan (tren) konsumsi," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (28/11).

Terakhir, sambung dia, perubahan daya beli masyarakat ramai diperbincangkan. Jokowi pun menekankan terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat dari yang semula gemar berbelanja kemudian beralih ke dunia wisata (leisure). Di samping itu, terdapat perubahan tren belanja masyarakat dari konvensional ke perdagangan online.

"Ini perubahan yang harus mau tidak mau kita terima. Maka momentum-momentum yang ada sekarang ini harus betul-betul kita ambil manfaatnya. Karena dalam 3 tahun terakhir ini banyak sekali lompatan kemajuan ekonomi yang kita nikmati bersama. Ini harus disyukuri," pungkasnya.

Lompatan kemajuan ekonomi nasional yang dimaksud tercermin dari pengakuan dunia internasiona. Tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Standard and Poor's (S&P), Moody's dan Fitch Ratings, kompak memberikan predikat layak investasi.

"Pertama kalinya sejak 20 tahun Indonesia dapat layak investasi oleh tiga lembaga rating," imbuh Jokowi.

Dalam laporan teranyar Bank Dunia (World Bank) terkait kemudahan berinvestasi (Ease of Doing Business/EoDB) 2018, posisi Indonesia juga melonjak dari 91 menjadi 72 dari total 190 negara. Sebelumnya, pada EoDB 2017, posisi Indonesia meningkat dari 106 menjadi 91.

"Artinya dalam dua tahun, Indonesia sudah melompat 34 posisi. Ini cepat sekali. Tapi PR-nya masih banyak sekali. Reformasi struktural kita ini sesuatu yang tidak mudah. Saya sudah bolak balik sampaikan. Kita punya 42 ribu regulasi yang menjerat kita sendiri. Saya sudah titip ke DPR, gak usah buat banyak Undang-Undang. Tambah ruwet. Sedikit tapi kualitas yang baik. Dulu, mohon maaf, banyak undang-undamg yang pakai sponsor," tuturnya.

Pemerintah, sambung Jokowi, tidak ingin eksistensi regulasi pada akhirnya menghambat realisasi kebijakan di lapangan. Apalagi perubahan global begitu cepat.

Pun, ia mengingatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik yang ditopang komponen ekspor dan jasa, berikut investasi. Pada kurtal III 2017 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,06%. Hanya saja, konsumsi RT dan konsumsi pemerintah memang harus lebih dipacu. (X-12)