Saham Dwiwarna RI Adalah Kunci

KEKHAWATIRAN hilangnya hak kontrol pemerintah atas tiga BUMN tambang yang bergabung dalam holding BUMN tambang PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Persero tidak beralasan.

Pasalnya, pemerintah masih akan tetap menjadi pemegang saham tertinggi dalam tiga BUMN itu karena memiliki saham seri A atau sering disebut saham dwiwarna.

Saham dwiwarna adalah kunci bagi pemerintah untuk tetap memegang kendali terhadap BUMN yang bergabung dalam holding.

Tiga BUMN yang akan melebur ke Inalum ialah PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam (PTBA) Tbk, dan PT Timah Tbk.

"Saham seri A mengendalikan empat hal, yakni penunjukan komisaris maupun direksi. Jadi nanti itu tetap dari pemerintah, bukan dari Inalum," kata Dirut PT Aneka Tambang Tbk Arie Prabowo Aritedjo di Jakarta, kemarin.

Kedua, lanjut Arie, ialah perubahan struktur permodalan.

Ketiga, perubahan anggaran dasar yang akan langsung dikendalikan pemerintah, dan keempat mengenai divestasi.

"Jadi katakanlah kalau ada pertanyaan 'bisa tidak Inalum menjual', tidak bisa. Tetap (kendalinya) itu di pemegang saham seri A," katanya.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arviyan Arifin, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan meski saham pemerintah di perusahaan anggota holding dialihkan ke Inalum, tetap ada saham dwiwarna di setiap perusahaan anggota holding.

Pemerintah saat ini memegang saham mayoritas di ketiga BUMN tambang yang juga sudah go public tersebut, yaitu 65% di Antam, 65,02% di PT BA, dan 65% di Timah.

"Jadi walau 65% saham pemerintah dialihkan, tetap ada saham pemerintah seri A satu lembar yang kita sebut saham dwiwarna. Kendali pemerintah terhadap Antam, Bukit Asam, Timah, dan Freeport itu double cover," ujarnnya.

Kendali berlapis itu, lanjut Arviyan, yakni dari pemerintah langsung yang memiliki saham dwiwarna dan melalui Inakum yang 100% dimiliki negara.

"Jadi sudah dobel kepemilikan pemerintah ini," tandasnya.

Siapkan ekspansi

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Stra-tegis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan pembentukan holding BUMN tambang bertujuan meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, mengelola sumber daya alam mineral dan batu bara, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, dan meningkatkan kandungan lokal serta efisiensi biaya dari sinergi yang dilakukan.

"Dalam jangka pendek, holding baru ini akan melakukan serangkaian aksi korporasi, di antaranya pembangunan pabrik smelter grade alumina di Mempawah, Kalimantan Barat, pabrik ferro nickel, dan pembangunan PLTU di lokasi pabrik hilirisasi bahan tambang sampai dengan 1.000 Mw," papar Harry

Dalam jangka menengah, lanjut Harry, holding BUMN pertambangan akan melakukan akuisisi dan eksplorasi wilayah penambangan, integ-rasi, dan hilirisasi.

Dengan begitu, holding tersebut akan memiliki aset yang besar dan menjadi salah satu perusahaan yang tercatat dalam 500 Fortune Global Company.

"Keberadaan holding pertambangan akan memberi manfaat bukan hanya bagi perusahaan holding dan anak perusahaan anggota holding, melainkan juga bagi pemerintah dan masyarakat," tandasnya.

(Ant/E-1)