Daerah Harus Inovatif Sambut Infrastruktur

GEGAP gempitanya pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berbanding terbalik dengan masih sepinya inovasi oleh sebagian besar pemerintahan daerah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (­KPPOD) Robert Endi Jaweng ketika dihubungi, kemarin (Jumat, 20/10).

Seharusnya, kata dia, pemerintah daerah tidak berpangku tangan melihat masifnya pembangunan infrastruktur oleh pusat.

“Pemda pun wajib berinovasi untuk mengurangi ketertinggalan di sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, daya saing, dan pelayanan publik lainnya,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, mengembangkan kelembagaan ekonomi seperti koperasi unit desa dan membangun infrastruktur yang menjadi kewenangan mereka.

Terkait dengan infrastruktur, Presiden Joko Widodo, kemarin, meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Rapat sekali keluar inpres. Setelah itu, ndak ada dua bulan alhamdulillah pembebasan lancar, dibayar semua,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi menjelaskan pembangunan Mandalika dibicarakan setidaknya 26 tahun lalu. Namun, selama itu pula pembangunan belum berjalan dan mengakibatkan pembangunan mangkrak.

“Urusannya ndak selesai karena pembebasan lahan. Akibatnya, mengurangi kepercayaan ­investasi ke sini,” ungkap mantan Gubernur DKI itu.

Hingga Oktober 2017 tercatat ada empat KEK yang beroperasi, yaitu KEK Sei Mangkei, KEK ­Tanjung Lesung, KEK Palu, dan KEK Mandalika. Enam lainnya, yaitu KEK Bitung, Maloy Batuta, Tanjung Api-Api, Tanjung Kalayang, Morotai, dan Sorong, masih dalam proses pembangunan.

Bupati Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Sahani Saleh mengatakan dampak dari KEK Tanjung Kalayang ialah nilai investasi di kawasan itu mencapai Rp14,1 triliun.

Tangkal kemiskinan
Di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan minimnya infrastruktur merupakan salah satu penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan.

Saat ini, pihaknya bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta BPS­ tengah memetakan daerah-daerah, terutama di Pulau Jawa, yang tergolong miskin.

“Salah satu penyebab kemiskinan itu infrastruktur. Tidak ada jalan. Di Sukabumi (Jawa Barat), masyarakat punya produk-produk bagus, tapi tidak bisa dibawa karena jalan desanya tidak ada,” kata Luhut di kantornya, kemarin.

Menurut pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan, kemampuan fiskal daerah berbeda-beda.

“APBD ditarget mengalokasikan 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Belum belanja pegawai daerah yang lebih banyak ketimbang belanja modal. Tak banyak yang tersisa dari APBD untuk infrastruktur (jalan daerah),” kata Djohermansyah.

Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas menyambut program infrastruktur pusat. Pihaknya juga akan membangun akses jalan ke kecamatan dan perdesaan. Sebanyak 3.000 titik irigasi tersier dan IT pun dibangun.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi membangun mal pelayanan publik. “Target bulan depan sudah 150 izin di satu tempat. Pelayanan publik menjadi terukur, murah, dan efisien,” tandasnya. (Pra/YR/RF/Zuq/X-4)