Agar Petani Garam tidak Karam

BEBERAPA bulan lalu sempat terjadi polemik mengenai impor garam. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan, wajar jika awam bertanya mengapa Indonesia mesti mengimpor garam yang bahan bakunya notabene telah tersedia.

Sementara itu, bagi kalangan pelaku industri garam, rencana impor itu sebagai sesuatu yang wajar lantaran adanya ketimpangan antara produksi dan konsumsi garam nasional.

Sekjen Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Cucu Sutara mengatakan produksi garam nasional pada 2016 hanya mencapai 144 ribu ton dari kebutuhan sebanyak 4,1 juta ton. Dari kebutuhan 4,1 juta ton, 780 ribu ton untuk konsumsi publik, sedangkan sisanya untuk keperluan industri. Jika cuaca mendukung, produksi garam Indonesia bisa mencapai 1,9 juta ton per tahun.

Nah, persoalan cuaca inilah yang dituding menjadi biang keladi mengapa harus impor garam. “Hujan terus-menerus karena La Nina menghambat produksi,” ujar Cucu, beberapa waktu lalu.

Selain cuaca, hal lainnya yang membuat jumlah produksi garam di Indonesia relatif sedikit ialah proses pembuatan garam secara tradisional.

“Kita masih mengandalkan matahari dan masih memakai alat sederhana, yaitu pengeruk kayu dan kincir angin. Jangankan bicara kualitas, bicara peningkatan kapasitas juga sulit,” tambahnya.

Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya mendongkrak produksi garam, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad bakal menambah lahan garam seluas 3.945 hektare. Hal itu bertujuan mewujudkan swasembada garam konsumsi sebagai fokus yang akan dicapai di sisa dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Susi mengatakan tambahan luas lahan garam tersebut melalui pemanfaatan lahan menganggur, antara lain di Kabupaten Kupang.

“Ada HGU (hak guna usaha) seluas 225 hektare di Kabupaten Kupang yang tadinya ditetapkan sebagai tanah telantar akan dimanfaatkan PT Garam,” kata Susi di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10)

Ia memaparkan total luas tambahan lahan garam 3.945 hektare terdiri dari lahan seluas 3.720 hektare dengan hak guna usaha atas nama PT Panggung Guna akan diambil alih. Kemudian sisanya seluas 225 hektare di Kupang Tengah dan Kupang Timur akan dikelola PT Garam.

Menurut dia, penambahan lahan garam tersebut bisa membuat Indonesia setop impor garam, bahkan mewujudkan swasembada garam konsumsi.

Guna meningkatkan kesejahteraan petambak garam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfasilitasi 939,7 ha geoisolator, 12 unit gudang garam, dan pemberian sarana produksi garam.

Selain itu, Susi memberikan bantuan usaha garam rakyat melalui perbaikan tanggul, peralatan tambak garam, dan kendaraan roda tiga di 21 kabupaten.

Jaga harga
Salah satu capaian untuk mendorong kesejahteraan petambak garam yang sudah dilakukan KKP, yakni menjaga harga garam konsumsi di tingkat petani sebesar Rp1.000 per kilogram.

Ia menjelaskan selama ini harga petani anjlok karena importir garam industri menjual garam tersebut ke pasar sebagai garam konsumsi. Oleh karena itu, garam petambak hanya dihargai Rp200 per kilogram.

“Minimal petani dihargai Rp1.000. Kalau dihargai Rp800, marginnya tipis dan kalau cuaca sedang jelek, hasilnya sedikit bisa rugi. Harga Rp1.000 per kilogram ini supaya menarik petani menambak garam,” ungkapnya.

Sementara itu, ekonom dari lembaga Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai pemerintah harus punya skema yang jelas agar swasembada garam dapat terwujud.

“Anomali cuaca itu bukan tahun ini saja kok, sudah lima tahun cuaca tidak begitu bagus. Jadi ada banyak hal yang harus direncanakan jauh hari, harus ada road map yang jelas soal garam. Bagaimanapun juga garam tetap penting,” ujarnya. (Jes/E-2)