Tiga Jurus Angkat Kemandirian Ekonomi

MENGINJAK usia pemerintahan Jokowi-Kalla yang ketiga tahun, seluruh kementerian terus menekankan program prioritas guna mengemban amanah agenda Nawa Cita.

Tidak terkecuali Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mengemban agenda Nawa Cita ke-6, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan Nawa Cita ke-7, yakni menggerakkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menjelaskan ada tiga program prioritas guna mewujudkan kedua Nawa Cita itu. Ketiga program tersebut ialah pengembangan koperasi dan UKM, akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, dan pemberdayaan UMKM melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional.

“Ketiga program prioritas tersebut dijabarkan dalam berbagai program strategis,” ungkap dia dalam jumpa pers Capaian 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Kalla bertemakan Perwujudan Indonesia-sentris dan pembangunan kewilayahan secara merata, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/10).

Ia mengungkapkan pengembangan koperasi dan UKM dilakukan dengan tiga langkah reformasi koperasi. Ketiga langkah tersebut ialah reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan.

Reorientasi dilakukan dengan mengubah paradigma pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi koperasi modern berkualitas dan berdaya saing tinggi. Rehabilitasi ialah memperbaiki dan membangun database sistem koperasi melalui online database system (ODS) untuk mendapatkan data koperasi yang akurat.

“Pada tahapan ini, kami telah membubarkan koperasi tidak aktif serta yang tidak menggelar rapat anggota tahunan (RAT). Hasil pemutakhiran data ODS menghasilkan data koperasi aktif ada 153.171 unit, sedangkan koperasi dibubarkan 40.013 unit,” tutur dia.

Untuk tahap pengembangan, dilakukan melalui regulasi kondusif, penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan teknologi.

Puspayoga melanjutkan untuk program prioritas akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, pihaknya mendorong percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Hingga kini penyaluran KUR telah mencapai Rp69,6 triliun, atau 65,5% dari total target KUR sebesar Rp106,2 triliun bagi 3.098.515 juta debitur. “Untuk pertama kalinya, pemerintah menetapkan Kospin Jasa ditetapkan menjadi penyalur KUR,” kata dia.

Pada akses pembiayaan juga, Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir dengan bunga amat rendah untuk sektor riil sebesar 4,5% dan koperasi 7% (sliding rate).

Selanjutnya, jelas Puspayoga, untuk program pemberdayaan UMKM melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional, dilakukan dengan pemberian modal bagi wirausaha pemula, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pemberian hak cipta dan hak merek serta izin usaha mikro dan kecil (IUMK) secara gratis.

“Melalui program strategis itu, berdampak pada peningkatan kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional dari 1,71% pada 2014 naik menjadi 3,99% pada 2016, dan rasio kewirausahaan nasional yang pada 2014 masih 1,65% melonjak menjadi 3,01%. Tentu ini bisa jadi salah satu indikator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa kita,” pungkas Puspayoga.

Koperasi sehat
Puspayoga juga menekankan agar pertumbuhan ekonomi tidak terbilang sia-sia, pemerintah berkomitmen untuk memajukan koperasi serta memberikan efek positif nyata kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan segan untuk membubarkan koperasi-koperasi yang hanya memiliki nama tanpa memberikan kontribusi kepada para anggota.

“Sekarang tidak perlu banyak koperasi. Tidak penting kuantitas, yang terpenting itu kualitas dan semua harus sehat. Yang sakit akan terus diperbaiki agar bagus, sehat, dan berkualitas sehingga berkontribusi dalam meningkatkan PDB. Kalau tidak bisa sehat ya dibubarkan,” tutur Puspayoga saat ditemui di Depok, pekan lalu.

Ia pun optimistis pertumbuhan UMKM bakal jadi lebih maju lagi di masa mendatang. “Meskipun kini berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB, saya belum puas sebab 99% bisnis di Indonesia digerakkan oleh para pelaku usaha yang tergolong mikro, kecil, dan menengah. Dengan jumlah total pelaku usaha mencapai 60 juta jiwa, mestinya sumbangan yang diberikan dapat lebih besar,” pungkas Puspayoga. (Pol/E-3)