Migrasi Petani Hantui Ketahanan Pangan

JIKA tidak ada kendala berarti, hari ini (Jumat, 20/10), pemerintah akan melepas ekspor beras dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ke Malaysia. Sebagai tahap awal, kuota ekspor beras baru berkisar 25 ton. Kuota ekspor yang efektif direalisasikan 2018 mendatang diperkirakan mencapai 120 ribu ton atau 20% dari kebutuhan impor beras Malaysia. Beras yang diekspor berjenis medium, tapi di Malaysia berubah status menjadi beras premium.

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat memang dinilai berpotensi untuk pengembangan pertanian berbasis perbatasan. Pemerintah optimistis Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Asa itu kian terpupuk melalui berbagai upaya yang bermuara pada swasembada berbagai komoditas pangan, terutama beras.

Strategi menggapai target lumbung pangan dunia pada 2045 sudah dituangkan dalam grand design. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berhasil menunjukkan pada dunia bahwa negeri ini mampu memberi makan terhadap lebih dari 250 juta penduduk tanpa bergantung impor. Beberapa komoditas pangan yang sudah mencapai tahap swasembada ialah beras, cabai, dan jagung. Bahkan, Indonesia gencar melakukan ekspor komoditas pangan ke berbagai negara.

“Insya Allah ke depan kita akan melangkah lagi ke komoditas lainnya seperti gula. Kita juga ingin mengembalikan kejayaan rempah-rempah,” ujar Amran dalam pidatonya di peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) di Pontianak, Kalbar, kemarin.

Keberhasilan Indonesia dalam melepas ketergantungan impor komoditas pangan terutama jagung, kata dia, menuai pujian dari negara lain. Apalagi, importasi jagung terdahulu mencapai nilai Rp10 triliun dengan volume 3,6 juta ton. Pujian itu muncul dalam pertemuan menteri pertanian di tingkat Asia beberapa waktu lalu. Negara yang siap menerima jagung hasil pertanian Indonesia ialah Malaysia dan Filipina.

“Kami sudah janjian dengan Menteri Malaysia, mereka siap impor jagung dari Indonesia. Kita sendiri siap ekspor 3 juta ton. Dengan Filipina ada potensi ekspor jagung ke sana 1 juta ton.”

Capaian swasembada pangan tidak lepas dari langkah pemerintah membenahi regulasi dan tata kelola di sektor pertanian. Selain itu, memperbaiki kemudahan berinvestasi agar semakin banyak investor yang menggarap sektor strategis tersebut.

Namun, di tengah target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045, Food and Agriculture Organization (FAO) atau organisasi pangan dunia, mengkritisi fenomena migrasi petani dari desa. Persoalan migrasi patut diwaspadai mengingat peranan petani semakin penting guna memastikan ketersediaan pangan di Tanah Air.

Berdasarkan data FAO, jumlah penduduk pedesaan yang pindah ke perkotaan mencapai 7 juta pada 2016. Dorongan bermigrasi tidak lepas dari alasan ekonomi. Dua per tiga dari 28 juta penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan diketahui tinggal di wilayah perdesaan. Fenomena migrasi di desa tidak hanya menuju daerah perkotaan, tapi menyasar negara lain.

Besaran kiriman uang (remitansi) tahunan dari migran ke kampung halaman bisa mencapai US$10,5 miliar atau sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Migrasi petani memiliki dampak terhadap ketahanan pangan nasional di tengah semangat swasembada yang kerap digaungkan pemerintah.

“Sebagian besar pekerjaan yang tersedia di bidang pertanian menghasilkan pendapatan yang kecil dan kurang stabil. Berikut ketimpangan upah dan kesempatan bagi wanita sehingga banyak penduduk desa yang bermigrasi adalah wanita di tengah perlindungan sosial yang terbatas,” ujar FAO Representatives to Indonesia and Timor-Leste Mark Smulders pada acara HPS di Pontianak, kemarin.

Smulders menuturkan penduduk miskin di perdesaan terutama keluarga petani kecil masih dihantui kesulitan. Mulai akses kredit, jasa, hingga teknologi dan pasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam dan tenaga kerja. Pemerintah dikatakannya harus mengambil langkah strategis untuk membendung gelombang migrasi petani di perdesaan bila tidak ingin produksi pangan menipis. (E-2)