Memastikan Ekonomi di Jalur yang Benar

PERJALANAN pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah memasuki tahun ketiga, yakni fase percepatan. Wajah makroekonomi Indonesia menunjukkan muka cerah. Namun, pada bagian berbeda di level mikro, senyum kecut menggayut.

Hal itulah yang memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom dan para politikus, apakah perekonomian Indonesia membaik atau memburuk.

Dalam focus group discusion yang digelar Media Indonesia, Selasa (17/10), para peserta diskusi sebagian besar sepakat bahwa perekonomian telah berada di jalur yang benar. Akan tetapi, masih terdapat ruang untuk dilakukan perbaikan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang dirasakan stagnan di level 5%.

Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate mengatakan pertumbuhan ekonomi 5% bukanlah sesuatu yang buruk di tengah perekonomian dunia yang cenderung melemah dalam tiga tahun terakir. “Di sisi lain ada pencapaian luar biasa. Misalnya cadangan devisa kita tinggi (US$129,4 miliar per September), harga saham IHSG kita capai 5.900 dan inflasi kita relatif stabil di tingkat 4% ke bawah,” ujar Johnny.

Dari sisi mikro, ia menilai daya beli masyarakat Indonesia masih dalam kondisi yang baik sebab di kuartal II 2017, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,95% secara tahunan.

Ia menilai, jika ada isu yang berembus bahwa daya beli melemah, hal itu lebih karena alasan politis. Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mayoritas disumbang dari konsumsi masyarakat.

“Mungkin karena banyak isu ekonomi justru dipublikasi dari sisi politiknya. Terlalu heavy politiknya, (ada isu) ekonomi buruk, daya beli rendah, banyak rakyat miskin,” tukas Johnny.

Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti mengatakan arah ekonomi kita yang benar terbukti dari diperolehnya rating layak investasi dari lembaga internasional Standard & Poor’s (S&P) pada tahun ini. Rating itu telah ditunggu selama 3 tahun terakhir. Lamanya rating layak investasi dari S&P turun tersebut, kata Destry, karena Indonesia dilihat tidak ada perubahan yang struktural dari sisi bujet ataupun pembangunan infrastruktur. Dari sisi bujet, Indonesia saat itu sangat konsumtif untuk menambal subsidi dan pembangunan infrastruktur tidak ada yang berjalan.

Selain itu, Destry memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi sekitar 5% sangat diapresiasi investor. Terlebih, menurutnya, daya beli masyarakat Indonesia masih baik karena pergeseran ke konsumsi leisure yang meningkat pesat.

Namun, bagi ekonom dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana, terjadinya penurunan kontribusi industri terhadap PDB Indonesia dari 29% ke level 20% sejak 2001 merupakan hal yang harus diwaspadai. Industri dalam negeri mengalami tekanan, baik dari sisi pasar maupun kenaikan biaya bahan baku. Contoh paling gampang terlihat ialah pada industri tekstil yang lebih memilih impor bahan baku ketimbang menggunakan bahan baku yang ada di dalam negeri.

“Pemerintah harus berani menggunakan kewenangan untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan luar negeri. Negara-negara lain sudah banyak yang menerapkan, tapi kita masih terlalu sedikit menggunakan hambatan yang bisa digunakan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Hendri Saparini menyebut untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah selama 3 tahun terakhir perlu dilihat dari segi arah dan capaian. Ia mencontohkan dari segi arah, pembangunan infrastruktur yang saat ini menekankan Indonesia-sentris perlu dilihat efektivitasnya sebab saat ini persepsi yang muncul ialah pembangunan seolah hanya dibangun di kawasan timur Indonesia.

“Apakah yang disebut Indonesia-sentris itu harus di timur? Tidak juga, karena barat itu juga punya potensi lebih untuk dikembangkan,” jelasnya.

Selain itu, dari segi kesempatan berusaha, Hendri menilai perlu diberikan peluang yang lebih besar kepada pelaku usaha nasional. Saat ini faktanya justru terjadi gesekan antara swasta dan BUMN terkait dengan proyek-proyek pembangunan. Untuk mengatasi itu, ia berpendapat perlu adanya sinergi antara BUMN dan swasta.

“Pemain swasta harus diberikan andil, berarti harus ada sinergi,” ucapnya.

Secara umum, Hendri melihat kebijakan pemerintah dalam 3 tahun terakhir cukup baik meski di tahun ini ada pelambatan dari sisi konsumsi masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut, yakni sertifikasi lahan, menurutnya bisa mengurangi kesenjangan. “Yang Pak Jokowi lakukan itu agar ada kepemilikan lahan sudah sesuai dengan Pasal 33 UUD,” ujarya.

Perlu bersabar
Ekonom UGM Tony Prasetiantono tidak sependapat jika angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5% merupakan keseimbangan baru Indonesia.

Ekonomi Indonesia, kata dia, masih bisa tumbuh di atas 5% asalkan bisa memaksimalkan kemampuan yang ada, seperti pembangunan infrastruktur yang merata. Pertumbuhan 5%, menurutnya, hanya sementara karena saat ini masih dalam periode membangun infrastruktur.

“Kita sekarang sedang dalam masa tanam, kalau (infrastruktur) sudah jadi, akan ada konektivitas dan akan mem-boost pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Denni Purbasari, menilai yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini tidak bisa langsung terlihat dan berdampak seketika. Presiden Jokowi memikirkan keberlangsungan bangsa di masa depan. Hal itu dilakukan dengan pembangunan infrastruktur, yang dampak positifnya akan dinikmati di masa mendatang.

“Perkembangan ekonomi tidak dinikmati dalam jangka pendek, tapi tugas negarawan untuk memikirkan beyond siklus 5 tahunan,” tandasnya. (E-1)