Pemerintah Tengah Kaji Blended Finance Untuk Biayai Proyek Infrastruktur

PEMERINTAH tengah mengkaji skema 'blended finance' untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Keinginan pemerintah tersebut dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada kesempatan jumpa pers '3 Tahun Kabinet Kerja' di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10).

Blended finance ialah skema pendanaan yang memanfaatkan dana-dana filantropis yang tertanam di bank. Dengan memanfaatkan dana tersebut diyakini akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Blended finance' ini awal sekali. Tapi kami mencari semua formula," ucapnya. Upaya pemerintah mencari skema penggalangan dana untuk pembangunan itu, menurut Luhut, sama halnya seperti usaha yang ia lakukan saat menjabat sebagai Kepala Staf Presiden untuk mengulirkan amnesti pajak.

Menurut dia, saat memulai program amnesti pajak, banyak pihak yang tidak menyetujuinya. Namun, melihat potensi yang besar, kemudian program itu disetujui oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak.

"Sama saja dengan ini (blended finance). Belum tentu semua orang setuju dan senang, tapi saya pikir engga bayar kok, hanya lihat peluangnya, karena ada 12 triliun (US$) duit gentayangan di dunia. Dia cari tempat singgah. Nah kita harus bisa buat tempat penampungan di mana mereka bisa punya 'return' yang bagus," tuturnya.

Konglomerat-konglomerat yang menyimpan dananya di bank, tentu ingin agar simpanannya bisa menghasilkan modal kembali. Skema "blended finance" itulah, lanjut Luhut, salah satu solusinya.

Mantan Menko Polhukam itu menuturkan karena skemanya yang masih terus dikaji, ia belum tahu apakah model bisnis tersebut akan berhasil atau tidak.

"Tapi dari syarat yang mereka buat, kita punya proyek yang potensial dimasuki seperti LRT yang dijamin pemerintah atau 'waste to energy' seperti di Suwung, Bali. Itu bisa juga," ujarnya.

Menurut Luhut skema baru yang memiliki potensi hingga US$12 triliun itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang tidak bertumpu pada APBN sehingga bisa selesai dengan cepat. "Kalau kita bertumpu pada APBN, kita enggak bisa 'full speed'," tukasnya.(Ant/OL-3)