Awas PHK Karyawan Digunakan 'Senjata' Freeport

NEGOSIATOR pemerintah diingatkan untuk waspada dan tegas dalam proses perundingan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI). Pasalnya sejumlah langkah mungkin dilakukan perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) tersebut seperti menggunakan kebijakan PHK karyawan untuk meningkatkan nilai tawar PT FI terhadap pemerintah.

"Selama perundingan berlangsung jaminan operasional Freeport jangan terganggu. Kalau operasional bermasalah Freeport bisa menggunakan karyawan yang di PHK sebagai senjata diplomasi," terang Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira kepada Media Indonesia, Selasa (10/10).

Ia menjelaskan strategi diplomasi menggunakan cara pemutusan kerja karyawan sangat berbahaya. Selain akan melemahkan nilai tawar pemerintah juga mengorbankan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dengan bekerja di PTFI.

Oleh sebab itu, Bhima mengingatkan negosiasi harus dilakukan berdasarkan prinsip win-win termasuk masalah valuasi divestasi saham Freeport. Sebaiknya valuasi berdasarkan aset Freeport saat ini bukan aset hingga 2041.

"Common group negosiasi harus sama. Jangan sampai Freeport bicara Kontrak Karya dan Pemerintah bicara IUPK itu tidak bakal ketemu," ungkapnya.

Kemudian pola komunikasi perlu dibenahi pemerintah. Jika belum ada kesepakatan jangan dibuat preskon. "Blunder kemarin saat Menkeu dan Men ESDM buat preskon dengan CEO Freeport tiba tiba beberapa minggu ke depan ada surat Freeport menolak divestasi. Ini membuat rumit perundingan," jelasnya.

Selain itu, Eni Maulani Saragih, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Eni mengaku belum terkesima dengan capaian renegosiasi pemerintah dengan PTFI. Penyebabnya, pemerintah belum mampu merampungkan rincian serta menjelaskannya kepada DPR.

Kemudian, besaran divestasi yang telah dicapai dari kesepakatan itu masih belum bisa dipercaya. Freeport McMoran and Gold Corp tidak mudah menyerahkan kendali anak usaha yang menyumbang keuntungan 40% itu berpindah kendali.

"Kemudian soal valuasinya lebih fair kita itung-itungan saja apa yang kita punya dan mereka punya," tegasnya

Eni juga menyoroti soal kepatuhan PTFI yang kerap mengabaikan kewajiban yang sudah digariskan pemerintah. Contohnya pembangunan smelter yang sampai saat ini masih terbengkalai.

"Sampai berkali-kali perundingan soal pembangunan smelter itu sampai saat ini belum terwujud. Nol besar. Begitu banyak alasan yang diberikan Freeport, padahal itu yang diwajibkan UU. Apalagi divestasi 51% itu. Kemudian 10% saham (dari 51% divestasi) untuk daerah itu memang harus namun saya tidak meyakini juga," paparnya.

Baca juga: Jokowi Yakin Negosiasi Freeport Segera Rampung

Kemudian, Eni menilai PTFI kerap mendapatkan pendekatan istimewa dari pemerintah. "Sedangkan izin ekspor sementara pada Oktober ini akan habis, kalau ini habis apakah perlu memberi izin lagi? Luar biasa sekali. Mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan informasi sebenar-benarnya. Jadi ini agar jadi perhatian semua, harapannya negosiasi berjalan sesuai harapan bersama," pungkasnya.(OL-3)