Pemerintah Perlu Atur Porsi BUMN, Swasta, dan UKM

PEREBUTAN bagian proyek antara swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) sudah menjadi isu umum di Indonesia. Pemerintah dianggap tidak memberi ruang pasti untuk sinergi antara BUMN, swasta, dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini menilai badan usaha tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Industri besar dan BUMN bisa menyuplai bahan baku atau menyediakan pasar bagi UKM atau sebaliknya, UKM menyuplai kebutuhan industri besar.

“Sinergi dibutuhkan untuk mempercepat ekonomi kita. Perlu ada aturan pembagian kue antara BUMN, swasta, UKM atau koperasi agar tidak berebutan antara industri besar dan kecil atau BUMN dan swasta,” tukas Hendri dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (6/10). Baca juga: Menteri BUMN Tersinggung Ucapan Ketua Kadin

Ia mencontohkan Malaysia dan Singapura yang meski peran BUMN-nya sangat besar, masih memberi ruang kepada UKM. Pun, Jepang yang memiliki aturan pembagian porsi proyek kepada UKM agar terjadi pemerataan ekonomi.

Menurutnya, pemerintah harus bisa melihat momentum untuk memberi ruang pasar kepada UKM. “Lihat momentum terdekat, Asian Games 2018. Siapa yang merencanakan pasar bagi UKM di sana? Jepang untuk Olimpiade 2020 sudah menyiapkan jalur bagi UKMnya sejak 2013. Dimana mereka bisa menjajakan makanan dengan logo-logo Olimpiade,” papar Hendri.

Salah satu cara untuk mendorong industri besar atau BUMN menggandeng UKM ialah insentif dari pemerintah. Hendri menilai pemerintah bisa memberikan insentif bagi industri yang mau bekerja sama dengan UKM atau koperasi. Dengan begitu, lembaga pembiayaan bisa ikut mendorong pertumbuhan UKM karena ada jaminan kerja sama dengan industri besar atau BUMN.

“Karena yang diperlukan UKM adalah bahan baku dan segmen pasar. Industri kecil belum bisa menciptakan pasar sendiri,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Thomas Darmawan menilai sinergi sudah dilakukan oleh mayoritas industri besar dengan para petani atau nelayan lewat kemitraan atau inti plasma. Namun, yang kerap menjadi soal ialah kurangnya dukungan perbankan. Mereka tidak selalu percaya pada usaha kecil, sehingga memanfaatkan induk perusahaan menjadi penyalur kreditnya, bukan langsung dari perbankan.

“Itu malah membuat induk perusahaan makin menjadi konglomerat. Makin besar dia. Padahal, kalau industri besar atau BUMN diawasi ketat kemitraannya, saya pikir sinergi akan bisa tercapai,” imbuh Thomas. (OL-3)